BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Kebijakan Pemerintah yang mengatur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan QR Code ternyata menimbulkan masalah baru. Banyak masyarakat Bangka Belitung (Babel) mengeluhkan kuota BBM pertalite mereka sudah terpakai orang lain. Kok bisa?
Pengalaman ini dikisahkan Ijal. Ia mengalaminya sekitar sebulan lalu. Saat itu ia hendak mengisi BBM Pertalite di SPBU Pagarawan, Merawang.
"Saya antri seperti biasa sekitar jam 4 sore, lalu tunjukkan barcode di HP kepada petugas nosel. Setelah di-scan, petugasnya bilang barcode saya sudah dipakai isi BBM," kisahnya.
Kagetlah dia. Karena ia sudah 4 hari tidak mengisi BBM. Ia pun menanyakan lebih lanjut ke petugas nosel.
Dari keterangan petugas nosel laki-laki itu, kuota Pertalite kendaraan nomor polisi yang dikendarai Ijal sudah dipakai isi Pertalite sekitar jam 2 siang atau 2 jam sebelumnya. Namun tidak diketahui di SPBU mana pengisian dilakukan.
Yang tambah mengherankan, pengisian dilakukan penuh 40 liter. "Padahal saya tidak pernah isi sampai 40 liter, karena kapasitas tanki tidak muat, saya biasanya isi 250 ribu, atau kalau memang sudah sangat kosong isi 300 ribu. Kan aneh," tandasnya.
Ijal pun harus gigit jari, karena tidak bisa lagi mengisi BBM.
BACA JUGA:Pengerit di SPBU Penyak Dibubarkan Polisi
Tak percaya begitu saja, Ijal kemudian berpindah ke SPBU Paritpadang, Sungailiat.
"Tapi sama, ketika tunjukkan barcode, katanya sudah dipakai 40 liter. Jadi gak bisa mengisi lagi," tuturnya.
Menurutnya, dari keterangan petugas SPBU, sudah ada beberapa orang yang mengalami hal serupa. Mereka kemudian menyarankan berkoordinasi dengan petugas pendaftaran BBM subsidi yang sore itu sudah tidak ada di SPBU.
Ijal menduga plat nomor kendaraannya dipakai pihak tertentu atau secara acak oleh pihak yang bermain.
"Kemungkinan ada pengerit bermain dengan oknum petugas SPBU. Karena faktanya memang masih banyak yang berjualan BBM subsidi di pinggir jalan," tukasnya.
BACA JUGA:Tertibkan Antrian SPBU Penyak dan Nibung, Polres Bateng Akui Rutin Pantau SPBU
Ijal mendesak pemerintah dan Pertamina mengevaluasi sistem pembelian digital ini. Jika infrastrukturnya belum siap sebaiknya dihentikan.