HINGGA kemarin (27/2), belum juga ada pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022. “Pengumuman Hasil Seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.”
Kalimat tersebut masih betah terpampang di laman gurupppk.kemdikbud.go.id, yang disebut sebagai Portal Informasi Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022.
Memang, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat masih berstatus Pelaksana Tugas atau Plt hanya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 pada pekan ke-3 atau ke-4 Februari 2023.
Jadi, siapa tahu pengumuman dirilis pada Senin siang atau Selasa, 28 Februari 2023, sebagai hari terakhir di Februari.
Kalau hingga bulan beralih ke Maret belum juga ada pengumuman, toh yang disampaikan Prof Nunuk hanya estimasi, bukan janji.
Apa pun itu, frasa “ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut” sungguh menyiksa para peserta seleksi PPPK Guru 2022, baik yang masuk kategori prioritas satu atau P1, P2, P3, dan P4.
Mirip pasien yang harus minum obat tiga kali sehari, mereka seolah dipaksa secara berkala membuka portal gurupppk.kemdikbud.go.id dan SSCASN untuk mengecek pengumuman.
Entah sampai kapan, tidak ada keterangan resmi kapan jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022, setelah ditunda dari yang dirancang sebelumnya 2-3 Februari 2023.
PPPK Guru Program Siapa?
Jika jadwal pengumuman seleksi PPPK Guru 2022 saja tidak jelas dan molor tiada batas, bagaimana pemerintah akan merealisasikan program pengadaan 1 juta PPPK Guru?
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim pada Kamis 23 Februari 2023 menyebutkan lebih dari 293 ribu guru honorer telah diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui program ASN PPPK.
“Lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang kami selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Menteri Nadiem.
Angka tersebut masih terlalu jauh dari 1 juta. Masalahnya, sebenarnya pengadaan 1 juta PPPK Guru itu program siapa?
Pasalnya, saat raker dengan Komisi X DPR pada 12 April 2022, Mas Nadiem mengatakan dirinya tidak pernah menjanjikan akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK.
Nadiem mengatakan hal tersebut merespos anggota Komisi X DPR RI Elnino M.Husein Mohi mempertanyakan pengadaan PPPK guru 2021 yang hanya terakomodasi 293 ribu lebih.