Disampaikan Sekda, bahwa Pemprov Babel akan terus melakukan audiensi dan mendampingi pemerintah pusat untuk menyiapkan proses hilirasasi ini agar manfaatnya dapat diperoleh dengan maksimal.
"Wacana untuk melakukan hilirasasi komoditas tambang termasuk timah perlu kita telaah dengan hati-hati agar tidak menyebabkan guncangan yang besar terhadap ekonomi Babel. Hilirisasi akan menambah nilai tambah bagi perekenomian kita sehingga kebijakan ini perlu kita dukung dengan suara bulat," tegas RD melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda tersebut.
Sebab, untuk diketahui bersama bahwa kinerja perekonomian Babel yang baik tak lepas ditopang dari peningkatan harga komoditas timah. Pihaknya pun menilai perlu adanya perbaikan proses eksploitasi timah secara menyeluruh.
"Tambang rakyat perlu kita legalisasi dan regulasi agar berkah timah ini lebih merata dan berkelanjutan," jelasnya.
BACA JUGA:Siap-siap Jika Ekspor Timah Distop, Pajak Turun, Barang Numpuk!
BACA JUGA:Soal Rencana Pemerintah Hentikan Ekspor Timah 2023, Jokowi: Akan Dihitung Matang!
Dan Pemprov Babel, diakuinya kini menargetkan arah ekonomi hijau dan berkelanjutan dengan membudidayakan sumber-sumber ekonomi baru yang sudah diusahakan, seperti sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan.
"Ini harus terus kita dorong agar kita selalu siap ketika timah tidak bisa lagi menopang ekonomi kita nanti. Kita semua di sini bertanggung jawab untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi kita selanjutnya," sebutnya.
Sekda juga sepakat jika kebijakan penyetopan ekspor timah akan membuat guncangan perekonomian di Babel. Bukan tidak mendukung, Naziarto beranggapan akan lebih baik lagi jika penyetopan ekspor timah ini dapat didahulukan dengan pembangunan di hulu guna menunjang program hilirisasi yang digaungkan oleh Presiden RI, Joko Widodo.
"Kita ingin wujudkan program pusat, tapi hulunya (pabrik) belum. Harusnya hulu ini ada dulu," ungkapnya.
BACA JUGA:Stop Ekspor Timah? Jokowi Masih Hitung-hitung
BACA JUGA:Menteri ESDM Akui, 2023 Ekspor Timah Dilarang, Herman: Hilirisasinya Bagaimana?
Ia menilai, jika hulunya tidak disiapkan, akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Babel. Yang berakibat, Babel akan sangat sulit untuk berkompetisi dengan daerah lainnya.
"Sangat berpengaruh, terkhususnya stabilitas perekonomian. Rentetannya sangat panjang. Kalau bahasa ekonominya, akan ada goncangan perekonomian," jelasnya.
Disinggung sikap Pemprov Babel terhadap prediksi kondisi tersebut untuk dibicarakan ke Presiden Jokowi, Naziarto hanya menyerahkan ke Penjabat Gubernur Babel selaku pemegang kebijakan di daerah.
"Kalau kebijakan itu ranahnya Pak Gubernur," ungkap Sekda yang akrab disapa warga dengan Panggilan Kak To ini.