Produk hilir yang bagaimanakah lagi wujudnya? Karena timah berbeda dengan nikel dan bauksit.
Bukankah bahan mentah timah itu dalam bentuk pasir timah?
Sementara yang dieskport sekarang ini sudah dalam bentuk produk hilir, yaitu balok timah dengan kadar SN yang tinggi yang konon harus mencapai kadar SN 99,.... sekian.
Dan pengolahan hingga menjadi balok timah itu sudah rata-rata dilakukan di Babel dengan mengerahkan tenaga kerja yang tidak sedikit?
Semua sepakat, ekonomi rakyat Babel masih sangat tinggi bergantung dengan timah. Penghentian eksport tentu akan berdampak langsung dengan 'kenceng' nasi rakyat.
Bagi rakyat, menambang bukan mencari kaya, tapi mencari makan?
Mari kita jujur. Rakyat daerah ini masih tetap bisa bertahan ketika daerah lain terpuruk, jika pertambangan diizinkan --terlepas dari persoalan legalitas--.
Sebelumnya pernah penulis kemukakan, pertambangan timah masih begitu kuat menyangga ekonomi rakyat kedua pulau ini, diakui atau tidak. Masih banyak rakyat menempatkan pertambangan timah itu sebagai mata pencaharian utama.
Namun tak sedikit pula yang menempatkan menambang timah ini sebagai 'gawean' sampingan untuk menambah-nambah kebutuhan keluarga. Meski di sisi lain ada juga yang sudah menempatkan sebagai mata pencaharian 'pelarian'. Dalam arti, ketika komoditas lain misalnya lada, sawit, atau karet tengah tak menguntungkan, maka pelariannya adalah menambang timah. Tentu dengan skala dan kemampuan yang dimiliki.
Itu sebabnya, Jokowi harus mendapatkan fakta yang jujur dan lengkap soal pertimahan di daerah ini.
Karena kadang pembicaraan di tingkat pusat soal pertimahan justru jarang pembicaranya berasal dari pelaku Bangka Belitung. Padahal, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kesemuannya ada ketergantungan dengan pertimahan.
Seperti pernah penulis uraikan, bahwa dari 7 wilayah Kabupaten/Kota, hanya Pangkalpinang selaku Ibukota Provinsi yang tanpa ada tambang timah --secara aturan--. Meski faktanya, kadang tambang ilegal masih ada di Ibukota Provinsi ini. Di sisi lain, smelter dan perkantoran timah baik swasta maupun BUMN justru ada di Pangkalpinang.
Sehingga ada seloroh, Babel bukan pulau timah, tapi timah jadi pulau.
Sekali lagi, beruntung masih ada Anggota DPR RI dari Komisi VII yang kerap menyuarakan soal pertimahan ini secara apa adanya.
Derngan tanpa tendensi apa-apa, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kamis (22/9) di KADIN Lounge, Lantai 29, Jakarta, anggota DPR RI dari Komisi VII, Bambang Patijaya --yang akrab disapa BPJ-- bersuara lantang soal dampak bagi Babel jika eskport distop. Putra daerah Babel ini berujar tegas demikian, karena tahu banyak bagaimana perjalanan pertimahan di Babel.
''Ada 3 dampak yang pasti terjadi nantinya. Yaitu ekonomi Babel bisa kolaps, keributan dari kalangan (negara) yang membutuhkan, dan berikutnya akan terjadi penyelundupan,'' ujarnya.