SALAH satu alasan mendasar RI 1, Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) khususnya ke Bangka Barat dan Bangka Selatan (Basel), Kamis (20/10) lalu adalah melihat persiapan daerah ini khususnya terkait rencana penghentian ekport timah.
Oleh: Syahril Sahidir - CEO Babel Pos Grup
JOKOWI mengatakan, sebelum penyetopan kegiatan ekspor bahan mentah timah dari Indonesia ke luar negeri, --yang sudah digaung-gaungkan mulai tahun 2023-- masih terlebih dahulu akan dilakukan perhitungan yang matang.
"Kalau perhitungannya sudah matang, ketemu kalkulasinya, stop tahun depan misalnya, stop tahun ini bisa saja terjadi," ungkap Presiden kepada awak media.
Perhitung-hitungan tersebut, menyangkut kesiapan smelter-smelter yang dimiliki oleh BUMN maupun swasta.
Dari pernyataan Jokowi itu tersirat makna bahwa penyetopan eksport itu tidak serta merta. Melihat kesiapan daerah ini selaku penghasil. Karena bagaimanapun, titik pandangan Jokowi adalah, penyetopan itu bermuara pada hilirisasi yang berarti akan memberikan nilai tambah bagi negara juga bagi rakyat daerah ini tentunya.
Di sisi lain, penyetopan itu juga tidak hanya melihat kesiapan pihak BUMN --dalam hal ini PT Timah yang tergabung dalam holding mind.id-- tapi juga kesiapan pihak swasta.
Kesiapan itu tentu tidaklah cukup dengan hanya mengandalkan kedatangan Jokowi yang hanya sejenak, tapi tentu diharapkan dari laporan para pejabat daerah ini. Lebih-lebih dari Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin yang juga notabene Dirjend Minerba Kementerian ESDM negeri ini.
Intinya, jujurlah apakah Babel sudah siap, atau masih perlu waktu?
***
HILIRISASI, Jokowi menyebutkan Indonesia memang harus segera dilaksanakan agar dapat membuka lapangan kerja serta mendapatkan nilai lebih untuk di dalam negeri.
"Peninjauan smelter baru yang dimiliki PT Timah Tbk ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi Timah, nikel sudah, sekarang Timah, bauksit, semuanya akan saya ikuti, dan ini nanti akan selesai November kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel," ucapnya.
Peninjauan Jokowi itu untuk BUMN --mind.id--, bagaimana dengan swasta?
Jika dipaksakan stop eksport mulai tahun depan, pihak swasta akan keteter. Sementara PT Timah mungkin sudah siap. Maklum milik negara?
Lalu, bisakah swasta berkolaborasi dengan PT Timah yang jika memang sudah siap dengan produk hilirnya?