SEJAK dilantik Presiden Joko Widodo pada 7 September, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas langsung tancap gas.
Sepertinya, tidak ada hari libur bagi mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu untuk menuntaskan 10 isu aktual dan prioritas KemenPAN-RB, salah satunya penyelesaian masalah honorer.
1. Rapat bersama pejabat KepmenPAN-RB Rapat pimpinan bersama para pejabat di lingkungan KepmenPAN-RB untuk mengetahui apa saja prioritas utama yang harus segera dilaksanakan.
BACA JUGA: Kunjungi Polres Pangkalpinang, Aslog Mabes Polri Cek Sarpras
Tercatat ada 10 isu aktual dan prioritas KemenPAN-RB, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi, flexible working arrangement (FWA), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kelima, berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi, digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Selanjutnya, isu formasi Papua-Papua Barat yang ada di Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur.
BACA JUGA: AKBP Budi Ingatkan Pedagang Tak Memainkan Harga Sembako Pasca Naiknya Harga BBM
Ketujuh, penanganan tenaga honorer K2 dan K1. Lalu, kesejahteraan ASN, penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Terakhir, rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN).
BACA JUGA:Promo Nyalakan Kemerdekaan Disambut Antusias
2. Bertemu 3 Asosiasi Pemda MenPAN-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan, mengingat tenggat waktu keberadaan honorer hanya sampai 28 November 2023.
Setelah itu, tidak ada lagi honorer, kecuali PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Terapkan Pembayaran Tiket Non Tunai
Sejumlah agenda penting dikebutnya untuk mendapatkan skema penyelesaian honorer K2 dan non-K2. Di antaranya adalah pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
BACA JUGA: Toko Elektronik Nasional di Kawasan Pasar Muntok Terbakar
3. Bertemu Badan Kepegawaian Negara (BKN) Azwar Anas dan Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana membahas bagaimana mengakselerasi percepatan penataan honorer nakes melalui seleksi PPPK dengan memberikan afirmasi.
BACA JUGA: Tolak Kenaikkan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa di Pangkalpinang Turun ke Jalan