KOBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (DPRD Bateng) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bateng, Kamis (30/6/2022).
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6, secara berturut-turut.
Dikatakan Algafry, pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang mana dari kegiatan yang dilakukan BPK tersebut, jenis pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.
"Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK ini sudah sepatutnya disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, yang mana kita bersyukur Bateng kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6, secara berturut-turut dan pencapaian ini harus terus kita pertahankan," ujarnya.
Menurut Algafry, Opini WTP adalah impian dan kebanggaan institusi baik pusat dan daerah, sebab institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya.
Pada kesempatan tersebut, Algafry turut menyampaikan adanya kenaikan nilai aset kurang lebih Rp27 miliar atau 1,8 persen.
"Tentu banyak hal yang harus kita benahi dan perbaiki serta terimakaish untuk sinergitas semua pihak selama ini," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD, Batianus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Bateng atas predikat Opini WTP yang ke-6 kali berturut-turut dan secara keseluruhan sudah 9 kali
"Saya perwakilan keluarga besar DPRD Bateng ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya, raihan Opini WTP yang ke-6 kali berturut-turut membuktikan adanya peningkatan transprasi dalam laporan keuangan yang semakin akuntabel dan berkualitas," ujarnya kepada awak media.
Batianus mengatakan Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan terdapat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Pencapaian opini WTP ini merupakan pencapaian terbaik bagi pemerintah daerah atas kinerja keuangan. Namun merupakan suatu tantangan bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan,” tuturnya.
Ke depannya ia berharap agar seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pembahasan DPRD yang berupa rekomendasi, dapat dipergunakan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.
"Sekali lagi selamat dan semoga di tahun-tahun mendatang Bangka Tengah tetap bisa mempertahankan raihan Opini WTP," harapnya. (**)