Bos PT Bhakti Wira Husada Sebut Dakwaan Korupsi MOT Kabur

Bos PT Bhakti Wira Husada Sebut Dakwaan Korupsi MOT Kabur

Elfi Oktianti--Foto Reza

​BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Tak terima atas dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi proyek pengadaan modular operating theater (MOT) 2021 milik Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Airanyir, Soekarno, para terdakwa melakukan perlawanan atau eksepsi di muka sidang Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang, Jumat (20/11).

​Di hadapan majelis hakim dengan ketua Marolop Winner, advokat Elfi Oktianti dari terdakwa Afifi Yusuf menilai dakwaan JPU kabur. “Semestinya sebagaimana tertuang dalam KUHAP Pasal 143 ayat 2 dan 3, seharusnya dakwaan disusun dengan jelas, cermat, dan lengkap,” kata Elfi didampingi rekan-rekannya usai pembacaan.

​Menurut Elfi, dakwaan tersebut patut diuji sebelum masuk ke materi pokok perkara. Baginya, ada tujuh hal yang patut diuji dalam eksepsi guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Disebutkannya, yakni pertama terkait uraian perbuatan terdakwa yang tidak memisahkan secara tegas peran, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing pihak.

​“Dakwaan menyebut adanya keterlibatan beberapa pihak selain klien. Yakni terdakwa Hendy anak dari Harjono dan Alfajri Holpi, serta ada juga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. Namun sayangnya, dalam menguraikan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, penuntut umum tidak memberikan batas yang cukup tegas mengenai tindakan konkret masing-masing pihak dan hubungan kausal antara tindakan tersebut dengan tindak pidana yang dituduhkan,” katanya.

​Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara uraian nilai yang disebut sebagai keuntungan dan jumlah kerugian keuangan negara.

Ketiga, penuntut umum tidak menguraikan secara tegas hubungan antara dana yang masih berada dalam rekening perusahaan dengan unsur memperkaya diri sendiri.

​Keempat, dakwaan subsidiair tidak menguraikan secara spesifik kewenangan, kesempatan, atau sarana yang disebut telah disalahgunakan oleh terdakwa. Kelima, penggunaan ketentuan teknis yang terbit setelah tahun anggaran 2021 menimbulkan persoalan kepastian hukum.

​Keenam, tidak terdapat pemisahan yang memadai antara pelanggaran administratif/kontraktual dan perbuatan pidana. Terakhir, kerugian keuangan negara tidak diuraikan secara memadai hubungannya dengan nilai pekerjaan, barang yang diterima, dan manfaat yang diperoleh.

​“Tentu pada akhirnya bagi tim advokat, bahwa dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dipaksa membela diri terhadap suatu tuduhan yang konstruksinya tidak memberikan kepastian mengenai perbuatan yang secara pribadi dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, demi menjamin hak terdakwa atas pemeriksaan yang adil, mohon agar majelis hakim mempertimbangkan dan menerima eksepsi kita ini,” tandasnya.

​Pusaran perkara kluster pertama menempatkan tiga terdakwa sebagai pesakitan, yakni Afifi Yusuf bin Yusuf (Direktur PT Bhakti Wira Husada), Hendy anak dari Harjono (dari PT Redosco Prana Dipta), dan Alfajri Holpi bin Abdoelah Amien (PPK). Adapun kerugian negara adalah total lost senilai Rp5,19 miliar.

BACA JUGA:Melirik Peran 2 Direktur dan ASN, Peran Siapa Paling Kentara Atas Kerugian Negara Proyek MOT RSUP?

BACA JUGA:Ini Deretan Pejabat RSUP Berperan Mencairkan Pembayaran Proyek MOT yang Dikorupsi

​Penyidikan Kepolisian Sejak 2023

​Sekadar informasi, penyidikan perkara dengan kerugian negara sebesar Rp5,19 miliar ini sendiri terbilang lamban. Pasalnya, perkara yang disidik sejak 2023 ini baru tuntas pada Agustus 2026. Dari keterangan pers yang disampaikan pihak Polda, penyidik menemukan penyimpangan pada hampir seluruh tahapan pengadaan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: