Habiskan Dana Rp 10 M, SPAM di Pulau Pongok tak Berfungsi

*DPRD Akan Turun Lapangan -- TOBOALI - Proyek pembangunan saluran air bersih atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Pongok, Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) yang dibangun pada tahun 2016 hingga 2019 lalu dirasakan tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat di desa setempat. Diketahui, bahwa proyek tersebut dikerjakan secara berturut-turut oleh 4 perusahaan yang berbeda dengan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Basel lebih kurang Rp 10 miliar. Namun, mirisnya sampai dengan saat ini tidak setetespun air yang mengalir ke rumah masyarakat atau ke Sambungan Rumah (SR) di Desa Pongok. Perwakilan masyarakat Desa Pongok, Kamaludin Ico menjelaskan, awal mula pengerjaan proyek pembangunan SPAM di desa setempat pada tahun 2016 dengan menghabiskan anggaran senilai Rp 5 miliar. Kemudian pembangunan kembali dilanjutkan pada tahun 2017 dengan anggaran senilai Rp 473 juta lebih, sementara pada tahun 2018 menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar dan terakhir pada tahun 2019 menghabiskan anggaran Rp 2,7 miliar. \"Tahun 2016 itu awal mula pembangunannya. Tahun 2017 lanjutan untuk pemanfaatan idle capacity SPAM. Tahun 2018 perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity dan sambungan rumah. Tahun 2019 peningkatan kapasitas SPAM. Anggaran yang telah dihabiskan dari awal pembangunan tahun 2016 hingga 2019 lebih kurang sepuluh miliaran rupiah. Namun sampai dengan hari ini tidak setetespun air yang mengalir,\" kata Kamaludin Ico, Kamis (3/6/2021). Kamal menambahkan, peralatan SPAM yang dibeli dari APBD Basel sekaligus uang milik rakyat tersebut sudah banyak yang hilang seperti meteran, jaringan pipa dan termasuk pipa sambungan ke Desa Celagen juga hilang. \"SPAM di Desa Pongok sepertinya memang sengaja dibiarkan sehingga terlihat terbengkalai, bahkan di sekitaran bangunan embung sudah dikelilingi oleh rumput-rumput liar,\" jelas Kamal sapaan karibnya. Kamal menilai proyek pembangunan SPAM di Desa Pongok terkesan asal-asalan. Hal itu terbukti dengan tidak mengalirnya air ke rumah masyarakat atau ke sambungan rumah. \"Sebagai bagian dari masyarakat Desa Pongok, kami menilai pembangunan SPAM di desa kami tidak ada asas manfaatnya bagi masyarakat. Karena, sampai saat ini masyarakat terutama yang bermukim di Dusun Pantai, Dusun Laut dan Dusun Air Keruis tetap harus membeli air bersih untuk mandi, mencuci pakaian dan lain sebagainya,\" ujar Kamal. Terpisah, Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi sangat menyayangkan tidak berfungsinya SPAM di Desa Pongok seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab, anggaran pemerintah daerah yang telah dihabiskan untuk pembangunan SPAM itu lebih kurang di atas Rp 10 miliar. Namun pada kenyataannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. \"Apa kendalanya hingga tidak berfungsinya itu, nanti rekan-rekan kita dari DPRD akan turun kelapangan untuk melihat langsung kondisi fisik bangunan SPAM itu seperti apa sebenarnya,\" jelas Erwin sapaan akrabnya. Politisi PDI-P tersebut menambahkan, kalau memang terkendala dengan anggaran atau kekurangan anggaran untuk pengoperasian SPAM di Desa Pongok. Pastinya DPRD akan memberikan dukungan untuk penganggaran selanjutnya. Namun proses pengadaan sampai dengan selesainya kegiatan proyek tersebut tetap menjadi prioritas utama untuk ditelusuri, mengingat anggaran yang telah habis sebelumnya untuk kegiatan proyek pembangunan SPAM tersebut cukup besar. \"Nanti kita telusuri mulai dari proses pengadaan sampai dengan selesainya proyek itu, apakah memang ada kesalahan teknis ataupun ada indikasi lain. Nah, nanti saya coba koordinasikan kepada pihak-pihak yang terkait,\" tutur Erwin. Menurut Erwin, maksud dan tujuan dari pembangunan SPAM di Desa Pongok tersebut sangat baik, dalam rangka mengatasi masalah ketersedian sumber air bersih untuk masyarakat di daerah kepulauan. Khususnya masyarakat Pulau Pongok. \"Insya Allah, dalam waktu dekat ini kita akan turun kelapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Pulau Pongok terkait tidak berfungsinya SPAM tersebut,\" kata Erwin. Sayangnya, hingga berita ini naik cetak belum diperoleh konfirmasi dari dinas instansi terkait pemkab Bangka Selatan mengenai persoalan tersebut. (tom)