Sosialisasi Good Governance Kepada OPD dan Kades di Basel, Sabrul ; Jangan Ada Praktik KKN

BABELPOS.ID, TOBOALI  - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan (Basel) mengadakan  kegiatan Sosialisasi terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Basel di Aula Kejari, Kamis (19/02). 

Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Basel Hefi Nuranda, para kepala OPD, camat, lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel, hingga kepala desa se-Basel ini merupakan sebagai dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BACA JUGA:Pria 48 Tahun di Pangkalpinang Ditangkap Karena Cabuli Bocah 10 Tahun

"Dengan kita berkumpul di sini, mari kita bersatu padu melakukan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

Bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar serta bagaimana mengelola keuangan negara agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” kata Sabrul Iman. 

Kajari mengingatkan kepada seluruh pejabat yang memegang kewenangan pengelolaan keuangan dan kebijakan agar senantiasa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

BACA JUGA:BAZNAS Kabupaten Bangka Tetapkan Zakat Fitrah 1447 H/2026 M: Rp42.000 per Jiwa atau 2,7 Kg Beras

" Memegang uang negara dan kebijakan, harus betul-betul bertanggung jawab.

Jika melakukan hal yang merugikan negara, tentu harus menanggung konsekuensinya.

Untuk itu kita berkumpul di sini guna mengantisipasi hal tersebut,” kata dia. 

Ia juga menekankan agar seluruh OPD, camat, dan kepala desa memahami serta menerapkan aturan-aturan yang telah diatur dalam prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. 

BACA JUGA:iPhone 17e Diluncurkan 4 Maret? Ini Bocoran Spesifikasi dan Harganya

"Dengan penerapan ini diharapkan tidak ada lagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),  Sehingga Kabupaten Basel  dapat semakin maju dan berkembang," tegasnya. 

Sementara itu, Sekda Basel Hefi Nuranda menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut, dan berharap ke depan akan ada sosialisasi lanjutan, bahkan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan, agar seluruh aparatur semakin memahami dan tidak ada lagi ketidaktahuan terkait aturan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber: