Pemkab Bangka - Kanwil Kementerian Hukum Babel Perkuat Pembinaan Hukum

Pemkab Bangka - Kanwil Kementerian Hukum Babel Perkuat Pembinaan Hukum

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan kelancaran koordinasi kedua belah pihak. --

BABELPOS.ID, SUNGAILIAT - Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Babel sepakat memperkuat sinergi pembinaan hukum.

Kesepakatan di bidang pembinaan hukum dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua lembaga pemerintah itu.

BACA JUGA:Ketua DPRD Babel Ingatkan Masyarakat Jangan Mudah Percaya Hoax Soal Satgas Tambang

Penjabat Bupati Bangka, Jantani Ali di Sungailiat, Senin kerja sama ini untuk  mewujudkan produk hukum daerah berkualitas, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pembinaan hukum dan termasuk pula peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

"Saya berkeyakinan dengan kesepakatan ini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bangka," jelasnya.

BACA JUGA:Belitung Pamerkan Pesona Wisata di MATTA Fair Kuala Lumpur 2025, Pariwisata Babel Catat Tren Positif

Pentingnya sinergi kelembagaan untuk mewujudkan sistem hukum daerah yang solid dan terintegrasi.

Produk hukum daerah yang baik adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bangka Belitung, Johan Manurung menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pendampingan hukum, sehingga mampu menciptakan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah.

BACA JUGA:Jadi SUV Kebanggaan, New Honda ADV160 Semakin Gagah dan Canggih

"Saya berharap terjalin hubungan kemitraan yang erat dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pembangunan hukum di Kabupaten Bangka secara lebih optimal," kata Johan Manurung.

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan kelancaran koordinasi kedua belah pihak. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: