Jelang Pemungutan Suara, Ketua Bawaslu Babel Ingatkan Jajaran Jaga Integritas

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar, mengingatkan dengan tegas terkait bahaya politik uang menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang Tahun 2025 di Kota Pangkalpinang. Menurutnya, praktik politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga berpotensi memicu pelanggaran serius yang bisa berujung pada pemungutan suara ulang (PSU).

“Politik uang adalah salah satu ancaman paling nyata dalam setiap pemilu, terlebih saat masa tenang. Kami imbau semua pihak, baik peserta, tim kampanye, maupun masyarakat, untuk menjauhi praktik ini. Jika terbukti terjadi, Bawaslu tidak akan ragu menindak tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas EM Osykar dalam Siaran Pers Bawaslu Babel, Selasa, (26/08/2025).

EM Osykar menyebut bahwa Pilkada Ulang ini merupakan ujian integritas dan profesionalitas seluruh jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS), “Tantangan terbesar kita bukan hanya dalam pengawasan teknis, tetapi bagaimana membuktikan kepada publik bahwa kita bekerja jujur, cepat, tepat, dan bisa diandalkan. PKD dan PTPS harus punya keberanian dan kebanggaan sebagai pengawas,” tambahnya.

BACA JUGA:Bawaslu Pangkalpinang Klaim Sudah Tempel Stiker Larangan Politik Uang

BACA JUGA:Pj. Wali Kota Unu Lepas Logistik Pilkada Pangkalpinang

Ia menekankan pentingnya membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, termasuk penggunaan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi (Siwaslih). Bawaslu Provinsi bersama jajarannya juga diinstruksikan untuk melakukan simulasi kerja dan monitoring data hasil pengawasan secara real-time sebagai bentuk kesiapan.

Menurutnya salah satu sorotan utama dalam Pilkada Ulang ini adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Pada Pilkada sebelumnya, partisipasi pemilih di Kota Pangkalpinang hanya 52,74%, sementara di Kabupaten Bangka 52,18%. Menurut Osykar, hal ini menjadi catatan penting yang harus dijawab dengan langkah konkret, 

“Kami mendorong KPU agar melakukan sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal. Bawaslu pun turut ambil bagian dengan edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif secara kreatif dan berbasis pendekatan lokal,” katanya.

Lebih jauh, Bawaslu mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran, serta membuka posko pengaduan dan layanan aduan online selama masa tenang dan pemungutan suara.

Dalam menghadapi Pilkada Ulang, Osykar menyebut bahwa ada tiga jenis kerawanan utama yang harus diwaspadai: pemilih tidak terdaftar namun bisa mencoblos, praktik politik uang, dan ketidaksesuaian prosedur, “Jajaran pengawas harus mampu memetakan TPS rawan berdasarkan delapan variabel, termasuk logistik, politik uang, netralitas, dan infrastruktur pendukung. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, tidak hanya melalui imbauan, tapi dengan strategi yang menyeluruh, termasuk pendidikan pemilih dan publikasi yang aktif,” jelasnya.

Menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara, EM Osykar mengingatkan seluruh pengawas di lapangan untuk menjaga integritas, kesiapan logistik, dan akurasi data. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi, keterbukaan, dan responsif terhadap permasalahan di lapangan.

“PKD dan PTPS adalah garda terdepan. Mereka harus dibimbing, didampingi, dan diberikan dukungan. Namun jika ada pelanggaran integritas, jangan ragu untuk memberikan sanksi. Kita ingin mencetak pengawas yang berani dan jujur,” tegasnya.

Sebagai penutup, Osykar mengajak semua pihak, termasuk media, untuk berperan aktif dalam memberikan informasi dan edukasi kepada publik. “Pilkada ulang ini adalah momentum membuktikan bahwa demokrasi bisa berjalan bersih dan bermartabat,” tutupnya.

BACA JUGA:Staf Khusus Menko lepas distribusi logistik Pilkada Ulang di Bangka

Sumber: