Cegah Penyimpangan, Kejari Bateng Gelar Sosialisasi Pendampingan Hukum dan Proyek

BABELPOS.ID, KOBA - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah (Kejari Bateng)  menggelar sosialisasi peran dan fungsi Kejari Bateng dalam pendampingan hukum dan pendampingan proyek strategis daerah di Ruang VIP Bateng, Selasa (19/12/2023)

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman sangat mengapresiasi peran dan fungsi Kejari Bangka Tengah dalam memajukan pembangunan di daerahnya.

BACA JUGA:RIMBAK, REBAK, PEMITAK, KUBAK, BEBAK DAN KELEKAK (Bagian Lima)

"Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan sosialisasi peran dan fungsi Kejari Bateng dalam pendampingan hukum dan proyek strategis daerah, karena ini sangat penting untuk proses pembangunan di Bangka Tengah," ujarnya kepada awak media.

Dikatakan Algafry, tugas dan fungsi Kejari  bukan hanya proses pendampingan di pengadilan, tetapi juga mendampingi Pemkab Bateng di luar pengadilan.

"Seperti pedampingan hukum dan proyek strategis di Bangka Tengah, agar pembangunan tersebut bisa berjalan dengan lancar, karena segala sesuatu ada koridor dan aturan," tuturnya.

Kata Dia, dengan pendampingan dari Kejari, maka pemkab bisa diingatkan apabila keluar dari aturan yang ada.

BACA JUGA:Diabetes Tak Bisa Disembuhkan, Tapi...

BACA JUGA:KPU Bangka Terima 1.196.139 Surat Suara

"Keteledoran kita bisa diingatkan oleh Kejari, sehingga kegiatan sosialisasi ini rutin kita laksanakan, agar semua berjalan sesuai aturan, jangan sampai ada kesalahan yang berakibat fatal," ucapnya.

Sementara itu, Kejari Bateng, Muhammad Husaini menjelaskan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan fungsi mendampingi hukum dan proyek strategis daerah.

"Sudah menjadi tugas kita dalam mengamankan pembangunan strategis di Bangka Tengah, jadi kita dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dan dengan adanya sosialisasi ini kita bisa lebih tahu dalam tugas kami terutama masyarakat," terangnya.

BACA JUGA:Intip Bocoran SUV Listrik Pertama dari Range Rover

Ia berharap, Pemkab dan Kejaksaan bisa terus bersinergi dalam pengawalan proyek strategis pemerintah daerah yakni berbagai bentuk seperti penerangan hukum, pendampingan konsultasi, dan pemantauan.

Sumber: