Pengaruh Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Pada Peningkatan SDM dan Daya Saing Desa

Oleh: Bani Ibrahim

Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung

SEPERTI kita ketahui masa jabatan Kepala Desa yang diatur pada Undang - undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah direvisi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat Panitia Kerja (Panja) tanggal 3 Juli 2023 dari masa jabatan sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun.

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa diharapkan dapat menjamin stabilitas dan kesinambungan pembangunan serta diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa. Hal ini dapat menjadi faktor positif untuk pengembangan dan implementasi program pembangunan desa jangka panjang. Penugasan jangka panjang juga dapat menjadi peluang bagi Kepala Desa untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dapat meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) desa dengan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan desa.

BACA JUGA:Urgensi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana Pasca KUHP Baru Indonesia

Program peningkatan SDM dan daya saing desa dengan pemberdayaan masyarakat di pedesaan menjadi kunci utama mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa yang bisa mencakup beberapa aspek, seperti pelatihan kejuruan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta pengembangan usaha kecil dan mikro. Program peningkatan SDM dan daya saing desa juga dapat juga menjadi salahsatu langkah positif bagi masyarakat desa dalam meningkatkan keterampilan dan peluang kerja.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk merancang dan melaksanakan program peningkatan SDM masyarakat desa antara lain:

BACA JUGA:Dampak Penggunaan Handphone Bagi Remaja Era Modern

- Identifikasi kebutuhan lokal

Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian untuk menentukan jenis pekerjaan atau industri yang dibutuhkan di daerah tersebut.

- Pilih program pelatihan yang sesuai

Menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan lokal dan potensi pasar tenaga kerja di wilayah tersebut.

- Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait

Berkoordinasi dengan otoritas lokal, lembaga pendidikan, bisnis lokal dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program.

Sumber: