Perjuangan Rudianto Tjen agar Bansos PKH untuk Warga Tepat Sasaran

PERJUANGAN anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung (Babel), Ir. Rudianto Tjen dalam mengawal aspirasi masyarakat di tingkat pusat patut diacungi jempol. Salah satunya mengenai bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga Babel agar terdistribusi tepat sasaran.

------------

PERJUANGAN ini merupakan tindaklanjut Rudi yang kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH justru tidak menerima. Sedangkan, warga yang terbilang mampu tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

BACA JUGA: Kepedulian Sosial Rudianto Tjen Jadi Teladan

Oleh karenanya, politisi PDI Perjuangan tersebut mendorong pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial untuk merevisi data penduduk. 

"Banyak komplain ada dimana-mana, kita yang miskin tidak pernah mendapat yang gratis-gratis, tetapi itu anaknya pengusaha, keluarganya mampu, kok dapet. Dari informasi itulah, kita mendesak pemerintah pusat untuk merevisi data penduduk," tegas Rudi.

Hal itu disampaikan Rudi saat menggelar Reses di Jalan Laut Sungailiat, Kabupaten Bangka, Rabu (26/7/2023) pekan lalu.

Rudi menuturkan, bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari usaha guna menyejahterakan masyarakat. Selain itu, diberikannya bansos tersebut untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerimanya.

"Kita berharap bahwa bantuan PKH dari Kementerian Sosial ini bisa terdistribusi tepat sasaran. Sehingga, dapat menjadi jaring pengaman kesejahteraan masyarakat, sekaligus bisa menstimulasi perekonomian masyarakat agar terus bergerak," kata Rudi.

BACA JUGA:Rudianto Tjen Merekat Persatuan Anak Bangsa di Era Digitalisasi

"Saya kira Bansos adalah hak rakyat yang harus diterima oleh yang berhak," lanjut wakil rakyat yang sudah duduk 4 periode di parlemen tersebut.

Tak hanya itu, sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, Rudi juga akan terus ikut mendorong dan mengawal kebijakan agar status pendamping PKH bisa naik menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Menurutnya, Pendamping PKH memiliki peran strategis sebagai ujung tombak bagi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Pendamping PKH menjadi ujung tombak dinamika sosial dan perannya sangat penting bagi kestabilan sosial," kata dia.

Sumber: