Pilihan Pasca Sidang Tipikor Pimpinan DPRD Babel: Buka, 'Nyanyi', atau 'Pasrah'?

--
BABELPOS.ID.- Pasca vonis sidang Tipikor Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (25/7), ada 3 pendapat muncul. Yaitu, agar jajaran Kejaksaan Tinggi membuka semuanya kasus yang serupa, para terdakwa 'bernyanyi' soal 'sapu yang bersih' atau 'sapu yang kotor', atau semua dianggap selesai dan pasrah dengan semua yang sudah terjadi?
BACA JUGA:Amri Cahyadi Divonis 1 Tahun dan 6 Bulan penjara
''Jadikan kasus ini sebagai kotak pandora untuk membongkar hal serupa yang terjadi di DPRD semua tingkatan,'' ujar Iwan Prahara, selaku Penasihat Hukum mantan Sekwan Syaifuddin, kepada media ini.
”Karena kasus hukum tunjangan transportasi ini terjadi hampir di setiap level DPRD termasuk di DPRD Kabupaten/Kota di Bangka Belitung dengan modus yang sama,” ujar Iwan Prahara lagi, yang menyatakan kliennya dalam kasus ini diganjar 1 tahun penjara dan pihaknya masih pikir-pikir.
BACA JUGA:Hendra Apollo Divonis 1 Tahun, 6 Bulan Penjara
Sementara itu, salah satu terdakwa, Hendra Apollo secara tegas, vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan padanya adalah kezoliman. Sehingga dirinya tak akan tinggal diam dan akan tetap terus melakukan perlawanan.
“ini semua zolim. Saya akan tetap melawan,” kata Hendra usai persidangan.
“Ini semua bukan lagi murni penegakan hukum. Tetapi penzoliman, kita akan terus lawan ini semua, hanya dengan itu kebenaran dan keadilan akan segera terungkap,” ucapnya.
Sementara, Dr Adystia Sunggara selaku penasehat hukum dari terdakwa Amri Cahyadi --yang juga divonis 1 tahun 6 bulan--, menilai banyak keanehan atas putusan tersebut. Terutama terkait atas jumlah uang yang dinilai oleh jaksa dan majelis hakim yang dituduh kerugian negara itu.
BACA JUGA:Syaifuddin Divonis 1 Tahun Penjara
“Uang tunjangan yang dituduhkan itu terutama kepada Amri Cahyadi Rp 73 juta itu adalah uang tunjangan yang sah. Sehingga sangat aneh kalau dituduhkan duit itu sebagai kerugian negara itu,” ujar Adystia.
Namun begitu bagi Adystia tetap menghormati putusan. Baginya pihaknya belum bisa memutuskan langkah hukum lanjutan apa yang akan diambil. “Kita masih pikir-pikir dulu. Kita pelajari dulu detil amarnya, setelah itu baru kita ambil langkah selanjutnya,” ucapnya.***
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: