Pembayaran Non Tunai di Babel Tumbuh

PANGKALPINANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung mencatat transaksi sistem pembayaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Triwulan I-2023 terus tumbuh signifikan.

Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan yang baik di hampir semua kanal pembayaran baik QRIS, Uang Elektronik (UE) maupun Kartu Kredit (KK), walau pertumbuhan transaksi kartu ATM dan debet mengalami kontraksi terbatas.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Faturachman, sejak diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2019, akseptasi QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbilang cukup baik.

Dia menyebut nilai transaksi QRIS pada periode Triwulan I-2023 tercatat sebesar Rp98,77 miliar dengan volume mencapai 714.702 atau masing-masing tumbuh signifikan sebesar 236% dan 328% jika dibandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Meningkatnya transaksi QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh peningkatan jumlah merchant QRIS mencapai 122.628 dan total Pengguna QRIS sebesar 112.043," ujar Faturachman dalam keterangan resminya, Minggu (7/5/2023).

Berdasarkan kategori merchantnya, dikatakan Faturachman, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh Usaha Mikro dengan jumlah merchant QRIS mencapai 76.984 atau berkontribusi sebesar 62,78% dari total merchant QRIS. Diikuti oleh merchant Usaha Kecil dan Usaha Menangah masing-masing sebesar 22.669 (share 18,49%) dan 19.266 (share 15,71%).

Sejalan dengan hal tersebut, kata Faturachmam, transaksi QRIS juga didominasi oleh Usaha Mikro mencapai Rp42,92 miliar atau berkontribusi sebesar 43,45% dari total transaksi. Diikuti oleh Usaha Menengah dan Usaha Kecil masing-masing sebesar Rp23,67 miliar (share 23,97%) dan Rp19,84 miliar (share 20,09%).

"Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perkembangan digitalisasi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tidak hanya bagi pelaku usaha menengah dan besar," terangnya.

Sementara itu, lebih lanjut Faturachman menyampaikan, penggunaan Uang Elektronik oleh masyarakat pada Triwulan I-2023 masih tercatat tumbuh sebesar 18,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan perluasan penggunaannya pada sektor transportasi, parkir, toko retail dan didukung oleh adanya QRIS sebagai game changer.

Namun, dikatakannya, penggunaan Uang Elektronik tercatat melambat sebagai dampak dari normalisasi aktivitas ekonomi pasca pandemi. Disisi lain, tambah Faturachman, jika melihat perkembangan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), diketahui bahwa transaksi kartu kredit pada Triwulan I-2023 tercatat sebesar Rp81,33 miliar dengan volume mencapai 77.962 atau masing-masing tumbuh sebesar 54,77% dan 41,13% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Transaksi kartu kredit tersebut telah kembali ke level pra pandemi dengan rata-rata nilai transaksi pada tahun 2019 sebesar Rp67,27 miliar sejalan dengan membaiknya optimis dan daya beli masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Faturachman menambahkan, transaksi kartu ATM dan debet tercatat terkontraksi namun masih lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pra pandemi tahun 2019-2020.

Adapun nilai transaksi kartu ATM dan debet pada Triwulan I-2023 tercatat sebesar Rp9 triliun atau terkontraksi sebesar 6,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan volume mencapai 7.873.845 atau terkontraksi sebesar 1,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

"Akseptasi Pembayaran Non Tunai yang baik juga sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong percepatan dan perluasan penggunaan Pembayaran Non Tunai melalui peningkatan literasi masyarakat termasuk langsung turun ke lapangan melakukan asistensi kepada masyarakat, berkoordinasi dengan sejumlah komunitas/organisasi masyarakat, mendorong UMKM untuk menggunakan QRIS melalui kegiatan on-boarding, mendorong implementasi QRIS diberbagai sektor prioritas antara lain destinasi wisata dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui koordinasi di Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)," tukas Faturachman.

Sumber: