Gandeng PLN, Kemenko Marves Dorong Percepatan Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang di Babel Melalui Penanaman HTE

"Dan ni sebagai pemenuhan dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen. Tapi kondisinya  hanya  sekitar 2,2 juta ton biomassa yang bisa dimanfaatkan untuk co-firing PLTU ini. Sedangkan berapa yang bisa kita manfaatkan untuk penanaman ini masih kita bahas, saat ini sekarang pembahasan rancangan permen SDM terkait dengan biomassa ini, tapi isunya adalah bagaimana kita sebenarnya bisa meningkatkan atau melihat agar harganya itu bisa masuk. Jadi harga dari produksi di biomassa itu masuk dengan harga belinya PLN," jelas Nani sembari berharap hasil FGD ini bisa memberikan rekomendasi kepada tim dalam mengambil sebuah kebijakan.

Sementara General Manager PLN UIW Bangka Belitung, Ajrun Karim mengaku bahwa saat ini banyak lahan bekas tambang timah yang menjadi permasalahan di Provinsi Bangka Belitung. 

Karenanya, dia berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya lahan tersebut bisa dipulihkan atau pun di konservasi, sehingga bisa digunakan untuk tanaman energi yang nantinya bisa digunakan sebagai pengganti baru bara. 

"Kita akan dukung program yang sudah disepakati oleh Kemenko Marves, KLHK dan Pemprov Babel ini," ujar Ajrun.

Sementara itu, Pj Gubernur Babel yang diwakili Staf Ahli Gubernur Babel Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sunardi mengucapkan terimakasih sekaligus memberikan apresiasi karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih menjadi lokasi prioritas percepatan pemulihan lingkungan lahan bekas tambang terlantar.

Dikatakan Sunardi, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini yang memanfaatkan banyak sumber daya alam, selain memberikan keuntungan yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berpotensi memberikan dampak negatif dalam jangka panjang. 

"Karena sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki batasan daya dukung dan daya tampung, sehingga apabila aktivitas pembangunan tersebut terus-menerus didorong oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, maka kondisi lingkungan hidup dapat mencapai titik kritis, sehingga tidak mampu lagi memulihkan diri secara alami dan tidak lagi memberikan jasa-jasanya secara optimal untuk kepentingan masyarakat," tutur Sunardi. 

Dikatakannya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karakteristiknya sebagai daerah pertambangan tentunya menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya kerusakan lahan.

Saat ini, lanjut Sunardi, lahan kritis dan sangat kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 167.104 hektar dan menyebar di hampir semua kabupaten kota. Sedangkan indeks kualitas tutupan lahan profesi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebesar 39,28 dan memperlihatkan tren penurunan sebesar 0,82 poin dari tahun 2021 dengan kategori indeks kualitas lahan kurang. 

"Kami sadar tantangan ke depan terhadap kerusakan lingkungan baik dari kerusakan lahan dan pencemaran akan semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk eksploitasi sumber daya alam dan berbagai aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan, tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran air dan penurunan kuantitas air bersih, penumpukan jumlah sampah, alih fungsi lahan, sedimentasi serta kerusakan ekosistem. Tentunya secara bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kami secara bersinergi akan mengupayakan perbaikan lingkungan dan akan terus dilaksanakan, tidak hanya secara bersama namun berbagai upaya telah dilaksanakan," kata Sunardi. 

Ditambahkan Sunardi, saat ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya fokus besar kami melalui program Hijau Biru Babelku. Dimana tujuan dari program ini untuk meminimalkan kerusakan dengan melakukan penanaman kembali lahan-lahan kritis akibat pertambangan serta memperbaiki tata kelola pertambangan yang baik dengan pengawasan yang tepat sasaran, selain berupaya melakukan perbaikan terhadap kerusakan lahan, pihaknya juga berupaya menjaga pesisir dan laut.

"Untuk itu kami menyambut baik acara yang diselenggarakan hari ini, sehingga upaya pemulihan lahan terdegradasi dan rehabilitasi lahan baik di luar kawasan dan dalam kawasan hutan, dapat kita laksanakan untuk percepatan pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tukasnya.

Sumber: