Herry Erfian Soal Wacana Stop Ekspor Timah: Warga Babel Diajak Dialog Dulu

PANGKALPINANG, BABELPOS.ID – Salah satu anggota dewan perwakilan daerah (DPD) RI asal Bangka Belitung Herry Erfian angkat bicara soal wacana  penghentian ekspor timah dari pemerintah pusat. Menurut Herry Erfian larangan tersebut akan berdampak buruk pada perekonomian Bangka Belitung. Terlebih persoalan hilirisasi atas timah itu sendiri belum berkembang hingga saat ini.

“Sebagai wakil rakyat dengan melihat kondisi sekarang kami kira wacana pemerintah pusat tersebut belum tepat waktunya. Butuh proses, untuk merealisasinya mengingat perekonomian daerah dan masyarakatnya masih sangat bergantung besar pada pertambangan timah sampai detik ini. Terlepas dari maraknya tambang liar yang ada selama ini ya,” kata Herry di sela-sela kegiatan resesnya di Pangkalpinang kemarin sore.

Kalaupun pemerintah pusat masih ngotot untuk merealisasi wacana itu    menurutnya maka siapkan dulu segala infrastruktur sebagai pengganti timah itu. Terutama dengan mempersiapkan -perekonomian- hilirisasinya. “Jangan sampai penerapan larangan tersebut hanya sepihak yakni dari pemerintah saja. Namun harus libatkan masyarakatnya secara langsung sehingga tak ada yang sampai dirugikan,” ujar anggota komite 2 DPD RI yang juga membidangi soal pertambangan.

Bilamana pemerintah sudah melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder maka harapan pemerintah itu dapat dipahami. “Kami kira kalau itu sudah dilakukan pemerintah masyarakat akan memahami keinginan pemerintah terhadap wacana tersebut. Tentu seluruh seluruh stakeholder yang ada di Bangka Belitung baik itu pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota dan tokoh-tokoh masyarakat duduk dulu satu meja. Membicarakan terbaik terkait masyarakat Bangka Belitung duduk bersama tentu ada masukan-masukan terbaik demi kepentingan masyarakat daerah ini,” sebutnya.

Lalu apakah DPD RI sendiri sudah diajak duduk bersama oleh pemerintah.   Menurut Herry sampai saat ini belum ada. Wacana ini sendiri masih sebatas berkutat di media-media saja. “Kita DPD belum ada diajak bicara. Kalaupun nantinya ada, tentu kita juga akan melibatkan –duduk bersama- dengan masyarakat kita. Kita tampung aspirasi masyarakat kita mulai dari paling bawah sampai atas,” tandasnya.

Sumber: