Menteri ESDM Akui, 2023 Ekspor Timah Dilarang, Herman: Hilirisasinya Bagaimana?

Sementara itu, sebelumnya, dalam bahasan yang diangkat dalam Focus Group Discussion (FGD) Kamis (22/9) di KADIN Lounge, Lantai 29, Jakarta, anggota DPR RI dari Komisi VII, Bambang Patijaya --yang akrab disapa BPJ-- kembali bersuara lantang soal dampak bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) jika itu terjadi.  

''Ada 3 dampak yang pasti terjadi nantinya. Yaitu ekonomi Babel bisa kolaps,  keributan dari kalangan (negara) yang membutuhkan, dan berikutnya akan terjadi penyelundupan,'' ujar anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Babel itu.

Penolakan penghentian eskport ini juga mencuat dan menjadi salah satu tuntutan massa dalam aksi di Pemprov Babel pada 27 September 2022 lalu. 

Salah satu tuntutan massa dalam bentuk petisi bersama ketika itu adalah: Menolak rencana larangan ekspor karena akan memiliki imbas terhadap para penambang rakyat yang menggantungkan nasibnya pada pertambangan timah.

Bahkan pada saat itu, massa langsung ditemui Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin dan Ketua DPRD Babel H Herman Suhadi. Yang intinya akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat penambang yang memang masih mendominasi menjadikan timah sebagai penopang hidup anak Negeri Serumpun Sebalai ini.

Hilirisasinya Mana?

Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi kembali menegaskan harus ada solusi sebelum kebijakan pemerintah soal larangan ekspor timah diberlakukan. Seperti halnya hilirisasi.

Oleh sebab itu, ia mendorong di Babel, bisa dibangun pabrik industri hilirisasi, sehingga timah yang dihasilkan bisa langsung diolah dan memiliki nilai tambah.

"Itu kan baru wacana keinginan pemerintah pusat ya kita berharap dengan adanya seperti itu nanti ada solusi apa solusinya ya, misalkan ada industri hilir yang dibangun di Bangka Belitung atau jika belum ada ya dikaji lagi lebih dalam,” ujar Herman, belum lama ini.

Apabila belum ada industri hilir yang bisa mengolah logam ini, sebaiknya, menurut politisi PDI Perjuangan ini pemerintah diminta untuk mengkaji kebijakan tersebut.

“Saya pikir ya mari dikaji lebih dalam begitu, karena ini juga menjadi isu sentral di kalangan masyarakat, kekhawatir seandainya kalau distop ekspornya ya kekhawatiran masyarakat kehilangan mata pencaharian,” ulasnya.

Dengan adanya wacana ini, ditambah penertiban dan tata kelola pertambangan di Babel membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir.

Akan tetapi, imbuhnya, lain halnya jika masyarakat sudah tahu dan paham solusi dan langkah yang akan dilakukan apabila ekspor ini betul distop. Ia melihat, saat ini masyarakat tidak mendapatkan informasi dan solusi yang tepat.

“Dari suara masyarakat yang menyampaikan ke kami bahwa mereka menginginkan harus ada solusi nah bahkan seandainya di sini dibangun industri-industri hilir itu akan memberi dampak yang sangat luar biasa buat Bangka Belitung,” pungkasnya.(jua/red/jpnn)

Sumber: