KITA SEPERTI TIKUS MATI DI LUMBUNG PADI

Oleh: Erwandi / Wiwid

Aktivis Lingkungan Hidup

-------------------------------

BABELPOS.ID - Sudah 49 tahun sebelum terbentuknya Provinsi Babel, PT Timah sudah mulai menambang timah, baik di darat maupun di laut. Kenyataannya, timah tidak memberikan solusi bagi kemakmuran masyarakat Babel.

​Baru satu bulan saja PT Timah tidak membeli timah, semua penambang kalang kabut dan ekonomi lumpuh. Bagaimana kalau cadangan timah semakin menipis dan para penambang sulit mencari lahan timah? Bisa tak terbayangkan kalau hal-hal seperti itu terjadi di kemudian hari.

​Seakan-akan daerah ini dibuat para oligarki seperti orang kecanduan narkoba—negeri yang ketergantungan akan hidup di pertambangan timah. Tapi yang ironis, hal ini tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Justru yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apakah ini dinamakan petaka atau berkah?

​Padahal, setelah 49 tahun, sudah selayaknya pemerintah pusat adil terhadap daerah kita. Tentunya kita sudah makmur dan menikmati hasil sumber daya alam kita. Tapi kenyataannya, royalti masih minim dan tak sepadan dengan kerusakan alam yang kita terima: jalan-jalan rusak, pembangunan tidak begitu menonjol, angka pengangguran tinggi, serta angka kemiskinan meningkat.

BACA JUGA:Pawai Kemerdekaan Pangkalpinang, dari Kemeriahan Menuju Warisan

BACA JUGA:Muktamar Pertama di Abad Kedua NU: Menjemput Era Baru Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi

​Dilihat dari 49 tahun daerah ini ditambang PT Timah, seharusnya kita tak perlu lagi bicara demo tentang harga timah, atau bicara tentang WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Daerah Bangka Selatan saja sudah minim cadangan timah untuk bagian darat; apa yang harus di-WPR-kan, apa yang harus di-IPR-kan? Para penambang rakyat kecil sudah setengah mati cari timah, kecuali di wilayah hutan lindung dan produksi. Pemimpin dan DPR harus peka melihat persoalan ini.

​Jangan sampai terjadi konflik pro dan kontra antara nelayan dan penambang. Sebaliknya, kalau pemerintah pusat adil terhadap daerah kita, APBN harus lebih besar dibandingkan provinsi lain karena kita adalah penghasil timah terbesar kedua di dunia.

​Tapi nyatanya, keadaan kita sangat ironis, seperti tikus mati di lumbung padi—punya kekayaan alam tapi tidak bisa dinikmati. Terkadang, kalau pemimpin dan DPR kita punya malu, mereka bisa melihat contoh negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia yang negaranya sudah sejahtera.

​Apalagi kita lihat para pemimpin kita kurang begitu peka terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk daerah ini. Apa yang bisa kita andalkan, sedangkan pabrik-pabrik hilirisasi timah dibangun di luar wilayah Bangka Belitung seperti Cilegon dan Batam? Padahal, hal semacam ini bisa meningkatkan PAD dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk daerah kita. Ini sangat melukai hati putra-putri lulusan sarjana di Bangka Belitung yang sangat susah mencari pekerjaan.

​Pemimpin dan DPR kita sudah mengkhianati konstitusi karena hasil tambang kita dinikmati daerah lain, sedangkan kita hanya mendapat kerusakan alam. Seharusnya pabrik-pabrik dibangun di Bangka Belitung sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil alam yang sudah mereka keruk. Tapi nyatanya, kita kena pahitnya dan terus menderita.

Sumber: