Belanja Daerah Makin Sempit
Eddy Supriadi--Foto IST
Pada akhirnya, penurunan dana transfer tidak semestinya hanya dipandang sebagai ancaman fiskal, melainkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Daerah harus mulai keluar dari budaya ketergantungan menuju budaya kemandirian fiskal melalui penguatan PAD, efisiensi belanja, inovasi pelayanan publik, dan keberanian mengalihkan anggaran dari belanja birokrasi menuju belanja pembangunan.
Kepala daerah yang berhasil bukanlah kepala daerah yang memiliki APBD terbesar, melainkan kepala daerah yang mampu mengubah APBD menjadi instrumen pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Inilah esensi otonomi daerah yang sesungguhnya, sebagaimana dicita citakan oleh konstitusi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
BACA JUGA:Quo Vadis Pendidikan Indonesia? Ketika Anak Masih Menjadi Korban Formula Sistem
BACA JUGA:Duka, Keadilan, dan Etika Komunikasi Politik di Tengah Ujian Seorang Pemimpin
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
