Mencari Skala Ideal Dapur MBG
Pelajar bersama petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Ulee Kareng dan guru membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibagikan kepada peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SD Negeri 11 Banda Aceh, Aceh, Jumat (17/7/20--
Skalanya memang jauh lebih kecil dibandingkan kompleks pesantren dan 19 sekolah di Tanggulangin. Namun, prinsip dasarnya sejalan dengan gagasan perbaikan program MBG yang diusulkan berbagai pihak, bahwa rantai distribusi yang pendek, lokasi dapur yang dekat dengan penerima manfaat, serta pengawasan langsung oleh pihak yang paling berkepentingan terhadap keselamatan anak-anak.
Jika model ini diadaptasi ke dalam program MBG nasional, keberadaan pengawasan ketat tetap menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Sertifikasi resmi dan standar kelayakan dari BGN harus menjadi pintu masuk wajib sebelum sekolah atau UMKM diizinkan mengelola dapur mandiri, yang tentunya didukung mekanisme pembinaan serta skema insentif dari APBN maupun APBD.
Tanpa pelembagaan yang kuat, desentralisasi dapur berisiko hanya memindahkan titik kegagalan dari satu dapur terpusat yang kelebihan beban ke ratusan dapur kecil yang minim standar.
BACA JUGA:Menahan Laju Inflasi Beras Saat El Nino 2026
BACA JUGA:Kemendag Catat Penjajakan Bisnis UMKM Capai Rp5 Triliun
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
