Koperasi, dari KUD jadi KDKMP

Oleh Aditya Ramadhan

 -----------------------------------------

BABELPOS.ID - Pada Sabtu, 16 Mei, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tanggal itu istimewa. Prabowo menyebut 16 Mei memiliki makna pribadi karena bertepatan dengan hari lahir kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo, yang dikenal sebagai tokoh pejuang koperasi di Indonesia.

Margono lahir di Purwokerto, Banyumas, pada 16 Mei 1894. Dan sosoknya bukan sekadar leluhur biologis Prabowo. Menteri Kebudayaan Fadli Zon pernah bilang bahwa Margono lebih tepat disebut Bapak Koperasi, sementara Mohamad Hatta sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan.

Persentuhan Margono dengan koperasi berawal dari kedudukannya pada masa kolonial Hindia Belanda sebagai Ketua Jawatan Koperasi. Selama satu dekade mengepalai jawatan tersebut, hingga 1939, tercatat 574 koperasi dengan keanggotaan yang mencapai 52.055 orang. Sedangkan, Hatta dianugerahi gelar Bapak Koperasi dari Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia ke-2 di Bandung pada Juli 1953.

Ada semacam keberlanjutan genealogi dalam agenda ini, dan Prabowo tampaknya menyadari sepenuhnya. Peresmian KDKMP di Nganjuk dirancang bukan sebagai seremoni kosong. Prabowo menegaskan bahwa koperasi yang diresmikan telah memiliki infrastruktur dan sistem operasional yang lengkap, bangunan fisik, gudang, sistem logistik, kendaraan operasional, hingga petugas pelaksana di lapangan. Setiap unit dilengkapi gedung, gudang, truk, hingga mobil pikap.

Soal angka 1.061 ada ceritanya sendiri. Awalnya pemerintah berencana meresmikan sekitar 1.300 unit, namun jumlah itu terkendala pembangunan yang belum rampung, hingga akhirnya dikurangi jadi 1.000. Namun Prabowo menyukai angka delapan, sehingga dipilih 1.061, karena penjumlahan angka selain nol dari total tersebut adalah delapan. Keputusan teknis berbalut numerologi, tapi substansinya tetap, seribu lebih koperasi serentak beroperasi dalam tujuh bulan sejak pembangunan fisik dimulai November 2025.

Dari 1.061 unit yang diresmikan, 530 unit berada di tujuh kabupaten di Jawa Timur, sementara 531 unit lainnya tersebar di delapan kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ini baru gelombang pertama. Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 30.000 unit KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh sebelum 17 Agustus 2026. Per hari peresmian, sudah ada 9.294 KDKMP yang bangunan fisiknya rampung, dengan penambahan 150 sampai 200 unit setiap harinya.

Pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara per Mei 2026 masih dalam proses membangun 25.000 unit koperasi tambahan. Masing-masing unit dirancang sebagai simpul logistik desa, bukan lagi sebagai gerai eceran. Fungsinya mencakup distribusi barang bersubsidi seperti Minyakita, beras, dan LPG 3 kg sesuai HET, sekaligus menjadi agregator produk UMKM dan hasil tani lokal.

Setiap KDKMP mempekerjakan 17 tenaga kerja yang direkrut langsung dari desa setempat. Satu fungsi lain yang dianggap krusial sekaligus menjadi tulang punggung perputaran modal, koperasi diposisikan sebagai pemasok bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan proyeksi perputaran uang hingga Rp900 juta per bulan per desa. Untuk menopang operasional itu, pemerintah sedang melakukan rekrutmen 30.000 manajer KDKMP yang kini tengah dalam proses seleksi.

BACA JUGA:1.061 Kopdes Merah Putih Beroperasi

BACA JUGA:Kemenko Ekonomi: Transisi Energi Bagian Integral Pertumbuhan Nasional

KUD yang dimodifikasi

Koperasi desa bukan konsep baru. Pada era Orde Baru, Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi pilar distribusi nasional dengan mengontrol jalur pupuk bersubsidi, sarana produksi pertanian, dan berperan sebagai pembeli tunggal gabah petani melalui Bulog. Seluruhnya berjalan karena instruksi presiden dan subsidi negara yang kuat.

Sumber: