Capaian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025
--
Adanya angka penyelesaian permohonan KI yang juga lebih tinggi dibanding penerimaan permohonan di tahun berjalan menunjukkan adanya tren peningkatan penyelesaian pemeriksaan substantif, dimana permohonan yang diselesaikan di tahun ini juga termasuk penyelesaian permohonan KI yang masuk pada periode triwulan ke-3 atau ke-4 pada tahun sebelumnya misal pada proses penyelesaian permohonan Merek dan Paten Sederhana yang dalam aturannya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 6 bulan.
BACA JUGA:Kemenkum Babel Ikuti Hari Ketiga Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025
Dari segi PNBP, peroleh dari layanan KI tahun ini naik sebesar 4,16% dari tahun lalu, yaitu dari Rp857.702.850.465,- menjadi Rp893.352.765.711,-.
“Kami berupaya mewujudkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.
Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari edukasi, kemudahan pendaftaran, hingga penegakan hukumnya,” kata Supratman.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Raih Penghargaan Terbaik I Capaian Kinerja Tahun 2025
Ia membeberkan kalau pemerintah Indonesia sedang membenahi sistem royalti musik, bukan hanya di tanah air, tetapi juga pada level global melalui Proposal Indonesia tentang manajemen royalti khususnya pada platform digital.
Pemerintah Indonesia telah memaparkan inisiasi ini pada berbagai pertemuan internasional, termasuk Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di Swiss, dan mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya.
BACA JUGA:Kemenkum Babel Ikuti Hari Ketiga Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025
“Proposal Indonesia merupakan langkah untuk meretas hambatan struktural yang menjadi akar ketimpangan dalam rezim kekayaan intelektual level global.
Proposal ini berisi tiga pilar utama, yakni tata kelola royalti dalam kerangka kerja global WIPO, sistem distribusi royalti berbasis pengguna, serta penguatan lembaga manajemen kolektif lintas batas negara,” jelasnya.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Raih Penghargaan Terbaik I Capaian Kinerja Tahun 2025
Selain itu guna menggaungkan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional dalam ekosistem KI, termasuk dalam mendukung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di wilayah juga melalui optimalisasi peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis (IndiGeo).
Sebagai langkah dalam mewujudkan komitmen tersebut, Kemenkum melalui DJKI telah berhasil mencatatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah produk IndiGeo terdaftar paling banyak di Kawasan Asia Tenggara yaitu sebanyak 261 aplikasi (27,6% dari total keseluruhan data IndiGeo di negara ASEAN).
BACA JUGA:Kemenkum Babel Ikuti Hari Ketiga Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
