Prabowo Akui Ada Pejabat, TNI dan Polri Terlibat Penyeludupan Timah

Prabowo Akui Ada Pejabat, TNI dan Polri Terlibat Penyeludupan Timah

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas penanggulangan pascabencana banjir Sumatera di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.--Foto Antara

BABELPOS.ID.- “Saya dapat laporan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI, ada petugas Polri, dan beberapa instansi yang terlibat. Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan kegiatan ilegal ini.” 

Demikian dikemukakan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam rahannya, Senin, 15 Desember 2025.

“Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit kita tutup. Tapi terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, illegal mining, tambang ilegal, dan penyelundupan,” ujar Presiden.

Dan ia mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka yang dilaporkan telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian nasional.  Presiden mengaku menerima laporan dari aparat penegak hukum, termasuk TNI, mengenai keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi dalam praktik penyelundupan tersebut.

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan, pemerintah tidak boleh takut mengakui kelemahan dalam tata kelola negara.  Namun, menurutnya, pengakuan tersebut harus diiringi dengan tekad kuat untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Ia menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara serius guna menutup berbagai kebocoran yang selama ini merugikan negara.  Prabowo menyebut kebocoran terjadi akibat maraknya praktik ilegal, mulai dari pembalakan hutan liar, tambang ilegal, hingga penyelundupan yang masih berlangsung meski aparat keamanan telah dikerahkan.

Presiden mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penghitungan dan kajian mendalam terhadap berbagai kebocoran sumber daya tersebut. 

Menurutnya, sedikit demi sedikit kebocoran berhasil ditutup melalui langkah penegakan hukum dan efisiensi anggaran.***

 

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait