BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Setelah kandas di praperadilan yang lalu, kini nasib 3 terdakwa perkara korupsi proyek pengadaan modular operating theater (MOT) 2021 milik Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Airanyir, bergulir ke Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang. Tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Eddowan dan Desy Eprianti telah melimpahkan perkara -produk penyidikan Polda Bangka Belitung- ke persidangan. Ini guna memeriksa materi pokok perkara.
Dari jadwal yang Babel Pos terima, perkara dengan 35/Pid.Sus-TPK/2026/PN Pgp dijadwalkan sidang perdana pada tanggal 16 November 2026. Tig orang yang akan menjadi pesakitan tersebut yakni: Afifi Yusuf bin Yusuf (Direktur PT Bhakti Wira Husada), Hendy anak Harjono dari PT. Redosco Prana Dipta dan Alfajri Holpi bin Abdoelah Amien (PPK).
Penyidikan Sejak 2023 Silam
Sekedar informasi, penyidikan perkara dengan kerugian negara sebesar Rp Rp5,19 miliar ini sendiri terbilang lamban. Disidik sejak 2023 baru tuntas pada Agustus 2026. Dari keterangan pers yang disampaikan pihak Polda penyidik menemukan penyimpangan pada hampir seluruh tahapan pengadaan.
“Mulai dari perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan hingga pemanfaatan hasil pekerjaan. Akibatnya, fasilitas ruang operasi modular yang diadakan tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan" kata kasubdit tipikor Kompol Fatah.
BACA JUGA:Holpi Cs Tersangka Tipikor Proyek MOT RSUP Airanyir Ditahan Penyidik Polda Babel
BACA JUGA:Diduga Ada Aliran Fee Proyek Ventilator Rp 500 Juta di RSUP Airanyir?
"Pada pelaksanaanya juga terjadi pengondisian dalam pemilihan penyedia, pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak, bahkan serah terima dilakukan tanpa melalui uji fungsi sehingga hasil pengadaan tidak dapat digunakan," ucapnya.
Dalam pusaran perkara, tersangka baru memulihkan sedikit kerugian negara. Yakni baru senilai Rp 324.219.000.
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 dan/atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau pasal 603 dan/atau pasal 604 juncto pasal 20 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp 2 miliar.
BACA JUGA:Kejari Bangka Terima Pelimpahan Kasus Korupsi Alkes RSUP Soekarno, Rugikan Negara Rp5,1 Miliar
BACA JUGA:Tidak Terima Dijadikan Tersangka Korupsi, Kontraktor MOT RSUP Gugat Kepolisian