Proyek MOT RSUP Babel Bermasalah Sejak Awal, Tapi Pembayaran Tetap 100 Persen
Ketiga Terdakwa usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang. --Foto Reza
BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang dengan agenda pembacaan dakwaan atas perkara korupsi proyek pengadaan Modular Operating Theater (MOT) 2021 milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Air Anyir, Soekarno) kian menarik. Dalam dakwaan setebal 66 halaman tersebut, terungkap dengan gamblang bahwa proyek "vital kesehatan" senilai Rp5.191.845.454 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan itu terkesan asal jadi.
Pada kluster pertama, baru tiga terdakwa yang duduk sebagai pesakitan, yakni Alfajri Holpi bin Abdoelah Amien (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), Hendy (anak dari Harjono dari PT Redosco Prana Dipta), dan Afifi Yusuf bin Yusuf (Direktur PT Bhakti Wira Husada).
Dakwaan mengungkap bahwa proyek alat operasi ini ternyata tidak pernah dimanfaatkan sama sekali. Hingga kini, kondisinya terancam menjadi besi tua sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dinyatakan sebagai kerugian negara secara total (total loss).
Proyek pada 2021 dilakukan semasa Direktur RSUD dijabat oleh dr. Armayani dengan nilai perencanaan sebesar Rp12 miliar. Namun, anggaran yang disetujui hanya senilai Rp5.191.845.454. Berdasarkan perencanaan awal, pemasangan MOT direncanakan di lantai 1 Gedung A dengan luas 36 meter persegi.
BACA JUGA:Sidang Perdana Tipikor Proyek MOT RSUP, JPU: Sejak Awal Sarat Masalah
BACA JUGA:Tipikor Proyek MOT RSUP, Tersangka Afifi, Hendy & Holpi Segera Jadi Pesakitan
Di pertengahan jalan, Gubernur saat itu, Erzaldi Rosman Djohan, merombak jajaran pejabat di lingkungan RSUD tersebut. Direktur dr. Armayani digantikan oleh dr. Bahrun Siregar Sutrisni, yang sekaligus merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Ternyata, dalam pelaksanaannya dan di luar perencanaan, MOT justru dipasang di Gedung A lantai 3. Konyolnya, luas ruangan tersebut tidak sesuai dengan syarat dan standar, yakni hanya 32,48 meter persegi. Adapun pihak yang memindahkan lokasi pemasangan gedung tersebut adalah terdakwa Alfajri Holpi sendiri.
Gedung lantai 3 tersebut tidak memenuhi syarat karena belum didukung atau terinstal kelistrikan medik, instalasi gas medik, instalasi tata udara dan ventilasi medik, hingga vakum medik. Kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, ternyata bukan PT Bhakti Wira Husada yang bekerja, melainkan PT Redosco Prana Dipta. Walaupun begitu, pekerjaan MOT sempat dinyatakan selesai oleh pihak kontraktor pada Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Penyelesaian (BAP) Pekerjaan Nomor 445/008/03.1/BAPP/MOT/RSUDP/XII/2021, yang ditandatangani oleh terdakwa Alfajri Holpi, Afifi Yusuf, serta dr. Bahrun Siregar Sutrisni selaku KPA.
Terungkap pula bahwa uji fungsi tersebut dilakukan tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Puncaknya, MOT tersebut tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh dokter atau user untuk bedah umum/mayor maupun bedah minor, sehingga tujuan pengadaan MOT tersebut menjadi sia-sia.
Konyolnya lagi, di tengah ketidakberesan yang terjadi, proses pembayaran justru berlangsung dengan lancar mulai dari uang muka hingga setiap terminnya. Hal ini terlihat dari pencairan awal pada 13 Juli 2021 sebesar 30 persen dari nilai kontrak senilai Rp1.739.400.000, dengan pejabat yang berperan menandatangani adalah Andi Horiz (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) dan Ika Yuliawati (Bendahara Pengeluaran Pembantu).
Sementara itu, dr. Bahrun Siregar Sutrisno selaku KPA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 2 Agustus 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 033/SPM/BM/RSUDP/2021.
Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Fery Apriyanto selaku Bendahara Umum Daerah Pemprov Bangka Belitung yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 957/1984/BM/2021. Selanjutnya, dr. Bahrun Siregar Sutrisno juga menandatangani pencairan per termin 1 senilai Rp1.159.600.000 serta termin 2 senilai Rp2.899.000.000, yang turut ditandatangani oleh Andi Oriz dan Firman selaku Pengurus Barang Pembantu.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
