Almaster berharap PT TIMAH dapat terus memperkuat kinerja dan meningkatkan pendapatan sehingga kontribusinya kepada negara dan daerah semakin besar.
Dampak tersebut pada akhirnya diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
Di sisi lain, ALMASTER menegaskan pihaknya tidak berada pada posisi anti-pertambangan. Pertambangan timah dinilai telah menjadi bagian penting dari sejarah dan kehidupan ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
BACA JUGA:BYD Siapkan Denza N8L EV, SUV Terbesar dengan Jarak Tempuh 960 KM
“Yang kami dorong adalah agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung dengan tata kelola yang baik, legal, transparan, berkeadilan, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Ia juga menilai kritik terhadap perusahaan tidak seharusnya dipandang sebagai upaya untuk melemahkan PT TIMAH.
Fungsi kontrol sosial, menurut mereka, justru diperlukan untuk mendorong evaluasi dan perbaikan.
“Kami juga berharap program CSR dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terus ditingkatkan agar semakin tepat sasaran, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah operasional maupun masyarakat Bangka Belitung secara lebih luas.
Kami ingin PT TIMAH maju, pendapatannya meningkat, kontribusinya kepada negara semakin besar, dan manfaat keberadaan perusahaan semakin dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
BACA JUGA:MIND ID dan PT Timah Ajak Jurnalis Babel Gali Cerita di Balik Kekayaan Mineral Indonesia
Selain menyampaikan tuntutan, Almaster menyatakan terbuka terhadap komunikasi dan dialog dengan PT TIMAH maupun pemerintah. Menurutnya, masyarakat, perusahaan dan pemerintah tidak harus selalu berada dalam posisi berseberangan.
Perbedaan pandangan dapat menjadi bahan evaluasi apabila dibahas secara terbuka, berdasarkan data dan aturan yang berlaku.
BACA JUGA:Kabel Provider Semrawut Mengancam Pengguna Jalan, Diskominfo Basel Temukan 7 Titik Rawan
“Almaster sangat terbuka terhadap komunikasi dan dialog yang konstruktif dengan PT Timah maupun pemerintah.
Perbedaan pandangan dapat menjadi bahan evaluasi apabila dibicarakan secara terbuka dan berdasarkan data serta aturan yang berlaku.