Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara memaparkan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional melalui Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) Tahun 2025–2045.
Reformasi birokrasi diarahkan untuk membentuk birokrasi yang kolaboratif, berintegritas, dan adaptif, dengan penekanan pada transformasi digital, penguatan sistem merit, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA:Teh Tayu Jebus Resmi Terdaftar sebagai Indikasi Geografis
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan Kick Off Meeting pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 ini merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam memastikan kesiapan dan kualitas data yang akan disampaikan.
Saya menekankan pentingnya komitmen, koordinasi, dan ketelitian seluruh jajaran dalam mengunggah data dukung secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Training of Facilitator Implementasi KUHP dan KUHAP Tahun 2026
Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan reformasi hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap seluruh tim dapat bekerja secara optimal, saling bersinergi, dan menjadikan IRH sebagai instrumen evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja di lingkungan Kanwil”, pungkas Kakanwil.