Namun, meski telah dilakukan pembahasan yang mendalam, rapat tidak berhasil mencapai kesepakatan final, sehingga Ranperda ini dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan dilanjutkan kembali pada rapat berikutnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan Kemenkum dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas.
BACA JUGA:BPOM Periksa 40 Sampel Takjil Ramadhan di Sungailiat, Hasilnya Sehat
“Kami sangat menghargai upaya dan komitmen dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyusun peraturan yang berkualitas.
Semoga ke depan, kita dapat terus memperkuat sinergi untuk menghasilkan peraturan daerah yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Johan Manurung.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai jajaran di Kanwil Kemenkum Babel, termasuk JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Madya dan Muda, serta CPNS yang turut berperan dalam proses harmonisasi peraturan ini.