BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Bangka Belitung mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur dalam mengusut persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lonjakan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan publik dan mengganggu stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua DPD IMM Bangka Belitung, Sarkawi, menegaskan bahwa berulangnya persoalan kelangkaan BBM bukanlah fenomena yang terjadi secara alami. Menurutnya, pola kemunculan kelangkaan yang hampir bersamaan di beberapa titik menimbulkan dugaan kuat adanya praktik yang tidak wajar dalam distribusi energi.
“Kami mencermati bahwa kelangkaan BBM dalam beberapa waktu terakhir tidak muncul secara sporadis. Ada pola yang mengarah pada sesuatu yang janggal. Kami menduga adanya potensi praktik penimbunan, penyimpangan distribusi, atau bahkan sabotase yang dilakukan oleh oknum tertentu, sebab hanya Pangkalpinang dan Bangka yang mengalami kelangkaan, namun Bangka Selatan baik-baik saja, ini patut dicurigai”, ujar Sarkawi.
IMM menegaskan pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam atau sekadar menunggu laporan. Publik membutuhkan kehadiran pemerintah dalam bentuk langkah cepat, seperti menggelar inspeksi mendadak, mengaudit jalur distribusi Pertamina, dan membuka secara transparan data stok serta pasokan yang masuk ke Bangka Belitung. Langkah ini dinilai penting untuk meredam kecemasan masyarakat sekaligus mencegah potensi spekulasi di lapangan.
“Pemerintah daerah bersama Pertamina harus segera duduk bersama dan membuat penjelasan terbuka kepada publik. Jika stok aman, mengapa masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM? Jika distribusi normal, mengapa antrean panjang terjadi di hampir semua SPBU? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan data,” tambahnya.
BACA JUGA:BBM Langka di Pulau Bangka, Sudah Antri Sejak Sore, Ehh.. SPBU Malah Tutup, Panas!
BACA JUGA:Gudang Penimbunan BBM di Belinyu Digerebek Polda, 42 Ribu Liter BBM Subsidi dan 5 Orang Diamankan
IMM juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan. Praktik penyimpangan seperti pengalihan BBM subsidi ke industri, permainan kuota di tingkat SPBU, hingga praktik percaloan seringkali menjadi faktor pemicu kelangkaan.
“Jika ditemukan adanya permainan oknum di SPBU atau jaringan distribusi, maka tindakan hukum harus segera dilakukan. Ini bukan sekadar soal antre panjang, tetapi soal keamanan energi daerah dan nasib masyarakat kecil,” tegas Sarkawi.
Selain mendesak pemerintah daerah untuk bertindak, IMM juga mendorong dibukanya kanal pengaduan publik yang mudah diakses. Menurut mereka, keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting untuk mengungkap praktik tidak wajar di lapangan. IMM Babel sendiri menyatakan siap membuka posko aduan dan menampung laporan langsung dari masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tertib, tidak melakukan penimbunan, dan segera melaporkan jika melihat kejanggalan, baik di SPBU maupun dalam proses distribusi. IMM akan mengawal hal ini sampai tuntas dan akan menyampaikan temuan kami kepada pihak terkait,” lanjutnya.
DPD IMM Bangka Belitung menegaskan bahwa kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terutama menjelang meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Keberlangsungan pasokan energi yang stabil merupakan syarat utama untuk mendukung perekonomian lokal, transportasi, dan kebutuhan masyarakat umum.
“Kami berharap persoalan ini tidak kembali terjadi. Pemerintah harus memastikan sistem distribusi BBM berjalan bersih, transparan, dan bebas dari permainan kelompok tertentu. Ini bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” tutup Sarkawi.
BACA JUGA:Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi Untuk Nelayan Dibidik Kejari Bangka