Oleh : Azriel Satrya Bima (Mahasiswa Pasca Sarjana Administrasi Publik Institut Pahlawan 12)
___________________________________________
Perkembangan era digital telah membawa perubahan fundamental dalam sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi yang semula berorientasi pada perbaikan struktur organisasi dan peningkatan kinerja aparatur, kini bergeser menuju penerapan teknologi informasi sebagai sarana mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih efisien. Dalam konteks ini, Biro Administrasi Pimpinan memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama dalam memastikan seluruh proses administrasi dan komunikasi pimpinan berjalan secara efektif, transparan, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Birokrasi dan Keterbukaan Digital sebagai Arah Reformasi
Keterbukaan digital menjadi pilar penting terwujudnya birokrasi modern yang akuntabel. Biro Administrasi Pimpinan dibentuk tidak hanya untuk mengurangi hambatan birokratis yang selama ini memperlambat pelayanan, tetapi juga meningkatkan koordinasi antarunit kerja secara real-time. Hal ini memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data aktual (data-driven decision).
Selain itu, keterbukaan informasi yang disebarluaskan melalui laman resmi maupun media sosial pemerintah merupakan bentuk nyata implementasi good governance. Publik kini dapat memantau aktivitas, agenda, dan arah kebijakan pimpinan pemerintahan secara langsung, sehingga tercipta transparansi dan kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.
BACA JUGA:Harga Mati: Tolak PLTN di Bangka Belitung
Permasalahan dalam Implementasi Digitalisasi Birokrasi
Walaupun digitalisasi birokrasi membawa banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara sistematis.
Menurut Azriel selaku Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Pahlawan 12 sekaligus pegawai Biro Administrasi Pimpinan, Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :
- Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)
Masih terdapat kesenjangan kemampuan digital di antara aparatur pemerintah. Tidak semua pegawai mampu beradaptasi dengan sistem dan aplikasi digital baru, baik ASN maupun tenaga kontrak sehingga efektivitas penerapannya menjadi terhambat.
- Keamanan dan Integritas Data
Sistem digital membawa resiko kebocoran data, peretasan, serta penyalahgunaan informasi. Tanpa pengamanan siber yang memadai, keterbukaan data justru dapat menimbulkan kerentanan baru. Sedangkan kita tahu sendiri, banyak pemangkasan dana atau efisiensi yang menjadikan beberapa program seperti keamanan dan perbaikan sistem ikut ditiadakan.