Berdasarkan laporan aplikasi Pelaporan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan, telah tercatat lebih dari 1.900 permasalahan hukum yang disampaikan masyarakat melalui Posbankum.
BACA JUGA:Wawako Dorong Pelayanan Publik di Pangkalpinang Termasuk RSUD Depati Hamzah
Isu yang paling sering muncul mencakup sengketa tanah, kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga perjanjian.
“Data ini penting untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti.
Kita ingin kebijakan hukum dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Menteri Supratman.
BACA JUGA:Wawako Dorong Pelayanan Publik di Pangkalpinang Termasuk RSUD Depati Hamzah
Ia juga mengapresiasi paralegal dan kepala desa/lurah yang menjadi ujung tombak pelayanan hukum di daerah, serta mengajak seluruh pihak seperti Forkopimda, Pemberi Bantuan Hukum, dan perguruan tinggi untuk terus memperkuat sinergi.
“Melalui Posbankum, kita wujudkan keadilan substantif yang berakar pada moral, etika, dan kearifan lokal.
Inilah bentuk nyata people-centered justice di bumi Tambun Bungai,” pungkasnya.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka pembangunan nasional.
Menurutnya, pembangunan memiliki arti yang luas, tidak hanya secara fisik saja.
BACA JUGA:SMPN 1 Simpang Rimba Gelar Study Tiru OSIS dan Antusias Belajar Jurnalistik di Babel Pos
“Seperti kegiatan hari ini, kita membangun kesadaran di bidang hukum.
Jika ada kesadaran dari kita semua, saya yakin Kalimantan Tengah akan maju, dan Indonesia akan makmur,” tegas Agustiar Sabran.
Ia juga menekankan kepada jajaran yang hadir untuk dapat memanfaatkan momen pertemuan dengan Menteri Hukum ini sebaik mungkin, khususnya koordinasi terkait program dan Asta Cita Presiden Probowo.