Skema ketiga adalah efisiensi besar-besaran di seluruh jajaran birokrasi. Apa yang didengungkan Bapak Gubernur Hidayat Arsani yakni pemangkasan anggaran perjalanan dinas adalah hal yang sangat positif. Apalagi apabila pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini dapat diterapkan di seluruh OPD tanpa kecuali, tentu selain adanya rasa keadilan bagi seluruh PNS dan penyelenggara negara juga akan meningkatkan trust kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Mudah sekali untuk memplototi dan mencermati OPD-OPD mana yang paling banyak menggunakan anggaran perjalanan dinasnya. Penulis yakin apabila anggaran perjalanan dinas ini bisa dipangkas semaksimal mungkin dan kemudian anggarannya dialihkan untuk belanja pelayanan publik tentu akan berdampak signifikan terhadap publik di Babel.
Skema keempat adalah adanya delegasi penerimaan PAD yang diserahkan ke OPD selain Bakuda/Dispenda. Gubernur, Bupati, Walikota dapat mengeluarkan kebijakan bahwa setiap OPD wajib berkontribusi dalam peningkatan PAD, misalnya dengan mengaktifkan Badan Layanan Usaha Daerah di setiap OPD yang memiliki potensi penerimaan dari belanja masyarakat penerima layanan. Walaupun dalam praktiknya output PAD dari OPD-OPD ini tidaklah sebesar penerimaan PAD yang ditangani Bakuda/Dispenda, paling tidak OPD telah ikut berkontribusi menyumbang bagi target penerimaan PAD sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa OPD-OPD selain Bakuda selama ini hanyalah OPD-OPD yang hanya menjadi pengguna/penghabis anggaran.
Turunnya TKD saat ini adalah sebuah keniscayaan. Fakta ini tiudak boleh diratapi dan disikapi dengan penuh emosional, namun yang terpenting adalah disikapi dengan bijak dan dicari jalan keluarnya. Era otonomi daerah ini idealnya dapat menjadi ajang pembuktian bahwa hanya daerah yang kreatif dan inovatif dalam mencari sumber PAD yang akan mampu bertahan dan bahkan sejahtera, sebaliknya Pemda yang apatis dan tidak produktif dalam meningkatkan PAD, maka mereka akan jalan di tempat dan terus terpuruk dalam turbulensi defisit keuangan daerah. Karena itulah, di akhir tulisan ini penulis berpesan kepada para pengambil kebijakan tertinggi agar kiranya benar-benar selektif dan objektif dalam memilih dan menempatkan pimpinan OPD yang sesuai dengan kompetensi, attitude, dan pengalaman kerjanya. Hanya kepala OPD yang paham kondisi faktual di daerah lah yang akan dengan cepat dan mudah memahami persoalan tupoksi di OPD yang ia pimpin dan mampu menerjemahkan kebijakan eksekutif dan legislatif dalam keputusan-keputusan konkret sesuai ekspektasi pimpinan. Semoga.
BACA JUGA:Koperasi Merah Putih: Jalan Tengah Ekonomi Rakyat Timah di Era Prabowo
BACA JUGA:Fiskal Infus, Janji Melimpah Menakar Kepemimpinan Baru Pangkalpinang Di Tengah Napas APBD yang Sesak