Dalam bidang strategi kebijakan, Kemenkum telah melakukan analisis kebijakan terhadap 65 isu aktual.
Kemenkum juga melakukan kajian untuk mendukung 28 Program Penyusunan, yaitu instrumen perencanaan yang digunakan untuk menyusun Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Selain itu, Kemenkum juga memiliki layanan jurnal hukum yang dapat diakses secara gratis.
BACA JUGA:Investor Mulai Lirik Basel Untuk Investasi, Erwin Asmadi : Kita Terbuka Untuk Semua
Ada pula layanan Kemenkum di bidang pengembangan SDM.
Kemenkum menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik untuk internal maupun eksternal Kemenkum.
Pada satu tahun ini, tercatat sebanyak 50.231 peserta telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai metode, di antaranya webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, maupun secara hybrid.
Di bidang kesekretariatan, Kemenkum terus berupaya melakukan reformasi birokrasi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, menghindarkan penyelewengan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA:Investor Mulai Lirik Basel Untuk Investasi, Erwin Asmadi : Kita Terbuka Untuk Semua
Level reformasi birokrasi Kemenkum berada pada angka 90,38.
Di samping itu, Kemenkum juga mendukung penggunaan produk dalam negeri pada posisi 72,88%.
Capaian terakhir, kata Supratman, adalah capaian Inspektorat Jenderal.
Ia menyatakan kalau Kemenkum telah menindaklanjuti 513 temuan dan 1.092 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.
BACA JUGA:Kanwil kemenkum Babel berikan Konsultasi AHU dan Kekayaan Intelektual di CFD Taman Dealova
Supratman menyatakan bahwa Kemenkum terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Transformasi digital menjadi langkah strategis Kemenkum dalam rangka reformasi birokrasi pelayanan publik. Supratman menargetkan semua pelayanan Kemenkum telah berbasis digital di tahun 2026.