"Kalau di PT Timah memang harganya sedikit lebih murah karena dipotong pajak dan reklamasi, tetapi itu kan untuk tanggung jawab ke negara dan lingkungan. Jadi kita tahu uangnya jelas ke mana," katanya.
Menurut dia, bekerja secara legal bukan hanya soal penghasilan, tapi juga soal tanggung jawab sosial dan keberlanjutan alam.
BACA JUGA:Pemkot Pangkalpinang Dorong Optimalisasi Dana Kelurahan Untuk Pencegahan AIDS, TBC, Dan Malaria
Ia menyambut positif langkah pemerintah membentuk Satgas Penertiban Tambang Ilegal dengan harapan penegakan aturan dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih.
"Kami senang dengan adanya Satgas, jadi kami bisa kerja tenang, dijaga, dipantau, dengan harapan jangan tebang pilih.
Kalau mau ditegakkan, tegakkan semua," katanya lagi.
BACA JUGA:Pemkot Pangkalpinang Siap Benahi Tata Kelola MBG
Aditya berharap pemerintah memperjelas mekanisme koperasi atau wilayah pertambangan rakyat (WPR), sehingga masyarakat yang ingin bekerja secara legal tidak lagi bingung dengan perizinan dan jalur penjualan.
"Kalau pemerintah bisa tentu satu harga, satu pintu lewat PT Timah, kami nyaman kerja, yang penting legal, aman, dan kami bisa cari rezeki dengan tenang," katanya pula.