BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Ketua Umum DPP Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ( FPPI) Marlinda Irwanti, mendorong Pemkab Bangka Tengah Nangka untuk memasukan rancangan anggaran daerah dalam rangka menunjang pengembangan wilayah pesisir termasuk Pulau Nangka yang tentunya memiliki banyak potensi termasuk sektor pariwisata dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar.
BACA JUGA:Cetak 2 Gol Sulit, Zubimendi Dipuji Arteta Luar Biasa
Hal ini diharapkan dapat memacu perekonomian masyarakat maupun bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.
"Kami dari FPPI siap berkolaborasi bersama Pemda Bangka Tengah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayahnya.
Karena kami yakin suatu saat nanti dari Pulau Nangka ini akan mampu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin terbaik di masa depan," ujarnya.
BACA JUGA:Dari Lapas Menuju Mandiri: Warga Binaan Raih Keterampilan Lewat Program FABA PLN
Hal ini disampaikan Marlinda disela-sela menghadiri Seminar Kesehatan Mental Untuk Mewujudkan Perempuan Tangguh dan Anak Terlindungi" dan Bansos dalam rangka Memperingati Hut FPPI ke-16 tahun 2025.
Acara yang sukses dilaksanakan 12 - 13 September 2025 ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Babel Hellyana, Ketua Umum FPPI Pusat Marlinda Irwanti, Anggota DPD RI Dinda Rembulan, Ketua DPD FPPI Babel Zubaidah, Ketua DPC FPPI Bangka Tengah Diah Vitaloka dan tim lainnya.
BACA JUGA:Perkebunan Sawit PT. MHL di Gasak Ninja Sawit, Satu Tertangkap Dua Buron
FPPI menaruh perhatian penuh terhadap berbagai upaya pengembangan khususnya daerah pesisir yang juga melibatkan masyarakat perempuan.
Karena seorang ibu adalah madrasah utama dalam memberikan contoh teladan bagi anak-anak generasi penerus bangsa.
Oleh karena itu seorang ibu mentalnya harus sehat.
Karena seorang ibu akan membentuk peradaban dan melahirkan generasi yang sehat mentalnya, dan ini akan dimulai dari seorang ibu.Sebab mendidik satu perempuan berarti mendidik satu generasi.
BACA JUGA:Perkebunan Sawit PT. MHL di Gasak Ninja Sawit, Satu Tertangkap Dua Buron
FPPI yang telah hadir di 22 provinsi se Indonesia tidak hanya berfokus pada pencerdasan perempuan secara politik, tetapi juga siap bersinergi bersama pemerintah daerah khususnya untuk mendorong pengembangan potensi daerah termasuk mengedukasi kaum perempuan sesuai dengan visi dan misi FPPI tentang kesetaraan gender perempuan dan ambil bagian untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.