BABELPOS.ID, TOBOALI - Polemik dugaan pungutan liar (Pungli) ke petani di desa Rias sebesar Rp.25.000 per petak sawah disorot Komisi II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Selatan (Basel). Mereka langsung turun dengan berdialog bersama Gapoktan dan beberapa Poktan, di balai desa Rias, Selasa (01/07).
Dalam dialog tersebut pengurus Gapoktan serta Poktan mengaku telah melakukan sosialisasi kepada petani, dan tidak memotong uang Oplah tetapi untuk biaya administrasi.
"Potongan itu, ternyata untuk biaya administrasi, seperti materai atau lainnya," ungkap Ketua Komisi III DPRD Basel Dian Sesnawati.
BACA JUGA:Polemik Pemotongan Dana Oplah di Rias, Kasat Reskrim: Kami Kroscek Kebenarannya
BACA JUGA:Diduga Jadi Sarang Mafia Pertanian, Anggota DPRD Basel Suwandi: Tobatlah Kawan
Menurutnya masalah potongan ini hanya miskomunikasi saja, tidak ada potongan untuk petani. Namun ia mengingatkan besar atau kecilnya uang tersebut harus ada dasar laporan dan peruntukkannya.
"Ini karena uang tersebut berasal dari pemerintah pusat, besar kecilnya tetap ada pertanggung jawabannya. Selain itu komunikasi ke para petani juga harus intens agar permasalah di kemudian hari tidak menimbulkan spekulasi kemana mana dan gunakan bahasa yang bagus maupun bijak agar bisa diserap atau dipahami oleh petani," ujarnya.
"Intinya komunikasi antara Gapoktan, Poktan dan Petani ini harus intens serta gunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami," ujarnya.
"Intinya saya sudah menyampaikan dirapat, kita hanya membetulkan yang salah dan meluruskan mis komunikasi," imbuhnya.
BACA JUGA:Kisruh Dugaan Pemotongan Bantuan Oplah di Rias, Ini Penjelasan Petani
BACA JUGA:Sawah Rias Kemasukan Air Laut, Petani Sudah 3 Malam Berjaga