BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Persidangan Tipikor tanam pisang tumbuh sawit, di Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang, Jumat (21/2) kian melebar. Salah satu terdakwa yakni H Marwan tidak menyia-nyiakan kesempatan atas dihadirkannya 3 orang bos perkebunan sawit di muka sidang -sebagai saksi yakni, H Datuk Ramli Sutanegara, (PT SAML), Desak K Kutha Agustini (PT BAM) dan Raden Laurencius Johny Widyotomo (PT FAL). Ketiganya dicecar terutama soal tumpang tindihnya lahan perkebunan 3 perusahaan itu di atas lahan konsesi PT NKI itu.
Selain itu Marwan juga mencecar mereka atas dugaan pengrusakan kawasan hutan, PNBP (penerimaan negara bukan pajak), jual beli lahan hingga beabsahan surat-surat tanah warga yang dibeli.
Bagi Marwan keberadaan 3 PT tersebut yang menjadi penyebab utama sampai negara dirugikan. Terutama atas kerugian negara Rp 24 miliar atas tidak dibayarkanya PNBP itu.
Tidak hanya itu, di hadapan majelis hakim yang diketuai Sulistiyanto Rokhmad Budiarto, Marwan juga mempersoalkan adanya blocking area oleh PT SAML, land clearing 200 hektar oleh PT FAL dan jual beli lahan oleh PT BAM.
“Di atas lahan kerjasama PT NKI dan Pemprov Bangka Belitung yang 1500 hektar itu, -oleh 3 perusahaan- ada kegiatan land clearing, blocking area hingga terjadi temu gelang dan penanaman sawit. Di sana telah terjadi perusakan hutan dengan alat berat,” kata Marwan lantang.
BACA JUGA:Sidang Tipikor Tanam Pisang Tumbuh Sawit, Ini Kesaksian 3 Bos Sawit PT SAML, PT FAL dan PT BAM
Atas seluruh kegiatan tersebut Marwan mempertanyakan secara kritis soal pembayaran PNBP 3 perusahaan itu. “Apakah sebelum kegiatan itu semua sudah membayar PNBP. Pembayaran PNBP tersebut kepada Kementerian Kehuatanan melalui sistem SIFUH dengan kode billing Kemenhut,” tanya dengan kritis.
Bagi Marwan sangat tidak adil kalau sampai kerugian negara yang dituduhkan dalam perkara ini disebabkan oleh PT NKI sendiri. Sementara secara fakta persidangan 3 perusahaan tersebut -dengan seluruh aktivitasnya- justeru tidak membayar PNBP itu. “Kalau begitu jaksa salah menuntut,” cetusnya.
Pertanyaan kritis dari Marwan itu nampak membuat 3 bos itu rada-rada tersentak dan terpojok. Terkait pertanyaan Marwan itu 3 bos sempat kompak dengan cuci tangan soal tumpang tindih lahan. Bagi mereka tidak tahu awalnya keberadaan lahan konsesi NKI itu. Adapun landasan mereka mengelola lahan atas telaahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan, selaku perwakilan kementerian Kehutanan saja.
Terkait soal PNBP, Bos PT SAML, Datuk Ramli tak tahu persis. Sebab itu soal teknis yang diserahkan kepada staf. Namun Datuk Ramli tak bisa mengelak soal adanya kegiatan blocking area yang melibatkan alat berat itu.
Baginya blocking area atas permintaan desa setempat sebagai batas antar desa. "Itu untuk kegiatan sosial, atas permintaan desa," elaknya.
BACA JUGA:Tipikor Tanam Pisang Tumbuh Sawit Mulai Sidang Pekan Depan
Sementara Bos PT FAL, Jhony bersikukuh PNBP sudah dibayar. Namun sayang dia tidak bisa menunjukan buktinya. Dia juga bersikukuh kalau lahan yang dikelolanya bukan kawasan hutan melainkan areal penggunaan lain.