Sertifikat yang diserahkan dari hasil pelepasan kawasan hutan ini antara lain berupa tempat tinggal dan lahan kosong yang dimanfaatkan untuk perkebunan serta usaha masyarakat.
Redistribusi Tanah merupakan bagian dari program Reforma Agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Selain itu, pelaksanaan Redistribusi Tanah tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi lintas sektor, dalam hal pelepasan kawasan hutan sendiri, Kementerian ATR/BPN berkolaborasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
BACA JUGA:PT Timah Jaga Kawasan IUP Lewat Sertipikasi, Jalin Kerjasama ke BPN
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam rangkaian kunjungan kerja ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati dan Kepala Kantor Wilayah BPN Babel Made Daging beserta jajaran Kantor Pertanahan. Turut hadir, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataadmaja, dan Bupati Bangka Tengah Algafri Rahman.(jua)