Selain itu, PLN mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini akan mampu menurunkan emisi sebesar 300 juta ton CO2.
“Apa yang kita lakukan ini baru awal, jalan transisi energi masih panjang dan terus diakselerasi,” tutur Darmawan.
BACA JUGA:RUPS PLN: Sah! Pemerintah Terima Laporan PLN, Apresiasi Capaian Kinerja Terbaik Sepanjang Sejarah
PLN juga melakukan dedieselisasi atau konversi 1 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2.
Dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara. Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti pellet kayu, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji). Teknik ini biasa dilakukan dengan membakar secara bersamaan kedua bahan tersebut. Hingga saat ini, PLN telah berhasil melakukan co-firing di 37 PLTU dan akan terus meningkat menjadi 52 PLTU pada 2025. Upaya ini telah mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2.
BACA JUGA:Ombudsman Babel Bertemu PLN, Tindaklanjuti Perbaikan Sistem Kelistrikan Bangka
Darmawan menegaskan bahwa co-firing ini dilakukan tak sekedar mengurangi emisi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan. PLN mengajak masyarakat untuk terlibat aktif membuat bahan baku co-firing, mulai dari penanaman tanaman biomassa hingga pengelolaan sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pellet.
“Kehadiran program ekonomi kerakyatan co-firing ini juga merupakan langkah nyata PLN menjawab persoalan global. Mewujudkan Indonesia yang bersih dan mandiri energi. Meningkatkan kapasitas nasional dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG),” ucapnya
BACA JUGA:PLN Batubara Niaga Pasok Batubara ke PT Cahaya Fajar Kaltim dan PT Indonesia Energi Dinamika
Sejalan dengan peluncuran perdagangan karbon di subsektor Pembangkit Tenaga Listrik oleh Kementerian ESDM pada tahun ini, PLN memastikan keikutsertaannya dengan melibatkan 21 PLTU (55 unit/mesin) yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Perdagangan karbon yang dilakukan melalui perdagangan emisi antar PLTU dan offset emisi dari pembangkit rendah karbon, merupakan bagian dari strategi PLN untuk mendukung dekarbonisasi dan mengembangkan bisnis hijau baru.
Selain menurunkan emisi dengan mengurangi pembangkit listrik fosil, PLN juga terus mengembangkan penggunaan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.
BACA JUGA:Dukung Peningkatan Digitalisasi Pendidikan, PLN Bantu Komputerisasi di PGK
PLN bersama Pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 menjadi RUPTL paling hijau sepanjang sejarah Indonesia. Sebesar 51,6 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit atau 20,9 GW akan berasal dari pembangkit EBT. Upaya ini akan menghindari dan menurunkan 1,2 miliar ton emisi CO2. Tidak hanya pembangkit, di saat bersamaan, PLN juga melakukan transformasi digitalisasi pada sisi pembangkit, transmisi dan distribusi agar bisa mendukung penggunaan pembangkit EBT.
"Dulu intermitensi hanya ada di sisi demand. Namun dengan masuknya pembangkit EBT, membuat fluktuasi juga terjadi di sisi supply. Untuk itu kita perlu siapkan sistem kelistrikannya agar lebih optimal dalam menghadapi dinamika dari pembangkit EBT,” tambah Darmawan.
BACA JUGA:Transformasi PLN Jadi Lebih Efisien, Direktur Utama PLN Jadi Indonesia Best 50 CEO di Tahun 2023
Di sisi hilir, PLN juga menjadikan energi hijau menjadi sebuah layanan. PLN memiliki produk listrik hijau dengan green tariff bagi pelanggan yang membutuhkan listrik yang berasal dari listrik EBT. PLN juga mampu menghadirkan produk hijau Renewable Energy Certificate (REC) yang diakui secara internasional. Sampai tahun 2023 sudah lebih dari 2,8 juta MWh EBT disalurkan bagi 363 pelanggan melalui REC.