Dodot: Dukung, Tapi Regulasinya Bagaimana?
KENDATI belum pasti, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI yang juga Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin mengklaim ada 2 perusahaan yang berminat membangun hilirisasi timah di Bangka Belitung (Babel).
Disebutkan oleh RD --begitu sebuat untuk PJ Gubernur ini-- bahwa hilirisasi ini merupakan keharusan guna memberikan nilai tambah serta terbuka luas lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu langkah tepat juga perlu dilakukan, yakni hilirisasi jika sewaktu-waktu kebijakan larangan ekspor timah dihentikan oleh pemerintah pusat.
Itu menurut RD, ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI bersama Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) dan AETI belum lama ini. Dua perusahaan yang siap membangun pabrik pengelolaan biji timah tersebut berfokus pada tinplate/tin chemical dan tin solder.
"Artinya reaksi positif dari badan usaha sudah terjadi," ucap Ridwan, Senin (6/2) kemarin.
Namun untuk pembangunan pabrik itu, lanjut RD, memang diperlukan waktu yang tidak sebentar. Diperkirakan pihaknya, pembangunan pabrik tersebut selama 23 Bulan ataupun kurang lebih hampir 2 tahun. Selain itu, investasi yang ditawarkan, tidak terlalu menakutkan bagi para investor, dimana angkanya berkisar Rp400 miliar.
"Dari kajian kami di Minerba, ESDM dan kementerian/lembaga terkait termasuk Kadin juga dan asosiasi, satu kita perlu waktu kurang lebih 23 bulan untuk membuat pabrik baru serta meningkatkan kapasitas yang ada, modal dan investasi juga tidak terlalu menakutkan masih di Rp400 miliar bukan yang triliun-triliunan," ungkapnya.
Hal lainnya, kata RD, berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hal tersebut harus ditata dengan baik, agar ketika kebijakan stop semua daerah sudah dalam kondisi siap.
Hanya saja, menurut dia, saat ini belum dapat memastikan berapa nilai investasi yang diajukan para investor. Lantaran kedua perusahaan itu melakukan kajiannya masing-masing. Dan pemerintah tidak ingin ikut campur dalam hal tersebut.
"Untuk angka belum, mereka (badan usaha) melakukan kajian masing-masing jadi yang membangun tin chemical mereka melakukan kajian sendiri, berkomunikasi dengan penyedia teknologi dari luar negeri mereka berkomunikasi sendiri, pemerintah tidak ikut campur," imbuhnya.
Lebih lanjut, kata RD, dalam RDP Komisi VII itu, beberapa pihak sudah menyambut positif perihal hilirisasi timah, termasuk AITI. Tak ada penolakan hanya saja meminta agar dapat diatur dengan baik sehingga tidak berdampak negatif lewat usulan kemudahan yang diberikan untuk tata kelola ekspor timah.
"Ada usulan agar ekspor ditata, jangan sampai semua orang melakukan jalan sendiri-sendiri, ada usulan satu pintu atau usulan agar bursa tidak dikelola pihak ketiga. Hal-hal itu akan kami perhatikan," ungkapnya, seraya memastikan belum ada keputusan resmi Presiden untuk menghentikan ekspor timah ini, namun tetap menginginkan hilirisasi di dalam negeri.
Sementara itu, dengan pernyataan RD ini, berarti untuk kesekian kalinya berita soal adanya pihak yang akan berinvestasi ke Babel ini termasuk terkait produk hilirisasi timah. Karena, dalam catatan Babel Pos, beberapa tahun silam (sekitaran 2017-an), wacana perusahaan top dunia Toyota juga akan berinvestasi untuk produk-produk kelanjutan dari tin ingot sekarang ini.
Namun sayangnya, wacana itu itu menghilang entah kemana?
Lalu, bagaimana menurut AITI soal pernyataan PJ Gubernur ini?