PANGKALPINANG, BABELPOS.ID - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrom) Polresta Pangkalpinang memastikan akan terus berupaya meminimalisir tindak kejahatan dan kriminalitas di wilayah hukum Polresta Pangkalpinang.
Kasat Reskrim Polresta Pangkalpinang, AKP Adi Putra mengaku, untuk tahun 2023, pihaknya sudah memiliki langkau dan strategi jitu dalam mengantisipasi dan menanggulangi kajahatan dan kriminalitas di Kota Pangkalpinang.
Dia mengatakan, langkah dan strategi tersebut akan disesuaikan dengan naiknya tipe Polres Pangkalpinang yang kini sudah menjadi Polresta Pangkalpinang.
"Ya untuk strategi kita mengatasi atau menanggulangi kejahatan dan kriminalitas di Kota Pangkalpinang, harus beriringan dengan naiknya tipe Polresta Pangkalpinang, dimana Kapolresra kita sudah berpangkat kombes dan para kasat sudah mendapatkan jabatan-jabatan kompol.
Dengan ini, maka kinerja kita pun dituntut untuk lebih profesional, unggul dan lebih maju dari polres-polres lainnya, terutama dalam ungkap kasus dari berbagai bidang apakah itu kriminal umum atau kriminal khusus," ujar Adi Putra kepada Babel Pos, Senin (30/1/2023), diruang kerjanya.
Menurut Adi Putra, saat ini kasus yang paling menonjol di Kota Pangkalpinang adalah kriminal umum seperti pencurian, penganiayaan, pencabulan, curanmor dan lain-lain. Semua jenis kasus ini, katanya, merupakan PR (pekerjaan rumah) besar pihaknya dalam menghadapi tahun 2023.
"Kami menargetkan semua kasus akan kami ungkap paling tidak minimal 60 persen per tahun, sehingga bisa memberikan dampak rasa aman kepada masyarakat, karena rasa aman itu sangat dibutuhkan masyarakat," tegas Adi Putra.
Strategi lain dalam ungkap kasus ini, dikatakan Adi Putra, pihaknya tetap mengharapkan peran dan kerjasama dari masyarakat. Sebab diakuinya, masyarakat adalah mata dan telinga pihak kepolisian di lapangan.
"Kalau masyarakatnya peduli dengan kondisi lingkungan, maka kami akan sangat terbantu dalam ungkap kasus terhadap kejahatan," tutur Adi Putra.
Adi Putra mengemukakan bahwa perkembangan kejahatan sejalan dengan perkembangan ekonomi. Dan saat ini, di Pulau Bangka masih didominasi sektor pertimahan.
"Masyarakat kita khususnya di wilayah-wilayah belum move on kepada sektor lain. Memang ada di wilayah lain itu ada perkebunan seperti sawit, karet, lada dan perikanan seperti tambak udang, namun tidak berbanding lurus dengan pertambangan, sehingga perekonomian kita masih bergantung dengan operasional tambang timah," terangnya.
Lanjut Adi Putra, saat ini tambang timah ada dua yakni tambang darat dan tambang laut. Dan para pekerjanya, tidak hanya dari lokal saja, namun juga ada dari luar Babel.
"Nah, apabila tambang ini minim, dan kita lihat ada berapa ribu orang yang datang ke sini mencari makan dengan menambang, sehingga jika regulasi pertambangan ini tidak terpenuhi, sehingga terjadi perketatan didalam pertambangan dan menambang tidak bebas lagi seperti dulu penambangan dan belum ada solusi bagaimana untuk membuat regulasi pertambangan ini supaya masyarakat baik itu masyarakat Babel maupun dari luar Babel ini terakomodir.
Misalnya, kita ada 1000 orang yang menambang, tapi karena diperketat karena ada regulasi yang tidak terpenuhi, sehingga yang bisa menambang hanya 200 orang, nah 800 orang ini nganggur dan ini kebanyakan orang dari luar Bangka.
Kalau orang Bangka, masih bisa saja dia numpang makan dengan keluarganya, tapi kalau orang luar Bangka yang tadinya ngekost dan dia akhirnya nganggur dan mulai mencari hal-hal yang nantinya timbul ke arah negatif. Maka disini lah timbul tingkat kerawanan adanya curas, curat dan curanmor yang tingkat kriminalitasnya tinggi," beber Adi Putra.