Polemik Stop Ekspor Timah?

Jika sudah mendapat perhatian seperti itu, maka Babel harus memperjuangkan hak-haknya agar juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. Seperti minta kenaikan royalti timah dari 3% sekarang ini menjadi 10% seperti komoditi tambang lainnya. Atau minta jatah hibah saham Pemerintah cq PT Inalum (Persero) sebesar 14% dari 65% sekarang di PT Timah Tbk. Anggap sajalah hibah saham itu sebagai konsekuensi logis dari program “Stop Ekspor Timah”. Sehingga ketika terjadi pelaksanaannya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terlibat secara aktif, serta ikut mengatur pelaksanaannya. Tidak semata pasif seperti selama ini. Selama ini Provinsi ke 34 ini menjadi asing di daerah sendiri. Lebih parah lagi, Babel hanya jadi penonton nan membisu terhadap persoalan pertimahan yang telah menghancurkan lingkungan hidup selamanya. Babel tak berdaya. Mengapa? Bravo Babel. ***