DPRD Tolak TPP ASN Dipotong, Setuju Gabungkan OPD, Erzaldi: Putusan Terakhir

KETUA DPRD Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi mengaku tetap tak setuju dengan rencana penurunan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). DPRD pun tampaknya siap \"melawan\" kebijakan ini. Seperti yang diumumkan Gubernur Babel Erzaldi Rosman di sela-sela pelantikan dan pengukuhan 594 ASN, Kamis (10/6) kemarin. ------------------ PEMOTONGAN TPP ASN ini merupakan pilihan terakhir untuk menindaklanjuti teguran Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai porsi belanja pegawai Pemprov yang tergolong tinggi. Rencananya, pemotongan TPP dimulai pada pembayaran di Juli nanti untuk TPP pada bulan Juni. Hanya saja ini masih dihitung kembali. Dibeberkan Erzaldi, potongan TPP terbesar akan dialami oleh pejabat eselon II dan terkecil para staf serta guru. \"Ini sesuatu yang sangat beruntun, disamping ada yang hilang jabatannya. Ia pun harus merelakan TPP-nya dipotong,\" Herman kepada Babel Pos. Oleh karenanya, tegas Herman, ia sangat tidak setuju (TPP dipotong), ini pernah pun pernah disampaikanya. \"Di tengah kondisi sulit Covid-19 ini kebutuhan meningkat, belum lagi beban kerja kawan-kawan ASN yang juga ikut meningkat,\" tukasnya. Ia pun menyayangkan keputusan untuk memangkas salah satu pendapatan ASN dari TPP ini. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Babel ini menilai, kebijakan ini tidak lepas dari perencanaan awal yang kurang memperhatikan dan memperhitungkan terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. \"Harusnya hitung secara teliti, seksama dan cermat sehingga tidak ada yang merasa dikorbankan. Ini memang pernah disampaikan, tapi kita harap bisa dibuat perencanaan ulang yang intinya TPP tidak terpotong,\" ungkapnya. Ke depannya, kata Herman, tak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan TAPD Pemprov Babel guna membahas rencana pemangkasan TPP ASN. \"Kita tahu, ini reward bagi mereka, penghargaan karena bisa mempertahankan WTP. Maka kami di DPRD bersuara agar dapat cari solusi terbaik agar TPP ASN ini tidak terpotong,\" sebutnya. Dalam kesempatan itu, Herman juga mengapresiasi langkah Pemprov Babel yang melaksanakan pengukuhan guna menindaklanjuti perda tentang penggabungan beberapa OPD. \"Karena ini perintah Undang-undang, dan juga atas permintaah eksekutif itu sendiri yang mengusulkan perda tersebut dengan alasan efisiensi birokrasi dan anggaran. Makanya kmi sangat setuju, karena ketika bicara efisiensi birokrasi, tentunya tujuan itu untuk memaksimalkan pelayanan,\" tuturnya. Sementara itu, Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengaku kebijakan rencana memangkas TPP ASN ini merupakan keputusan terakhir, mengingat tak ada lagi sumber dana untuk menutup porsi belanja modal Pemprov Babel atas atensi Kemenkeu. \"TPP ini saya sampaikan, ini keputusan terakhir kita. Di mana tidak ada lagu sumber dana yg tidka bisa lagi kita efisiensikan dan sesuai apa yang disampaikan ibu menteri keuangan, bahwa belanja pegawai kita itu masih tinggi, maka mau tidak mau ini harus kita lakukan,\" jelasnya. Tak diindahkan Pemprov, lanjut Erzaldi, dikhawatirkan pemerintah pusat akan mengambil suatu kebijakan lain seperti menahan alokasi dana transfer daerah. \"Kalau transfer DAU itu tertahan, bisa enggak gajian kita,\" bebernya. Ia sendiri masih membantah belanja pegawai seperti yang disinggung Kemenkue tergolong masih tinggi. \"Padahal kita merasa ini sudah rendah, kita sudah memotong belanja pegawai dari tahun-tahun dulu itu yang masih 60 persen. Ini sudah kita efisiensi,\" sebutnya. Jika pun kebijakan ini akan diambil, Erzaldi meminta para ASN dapat tetap bersyukur sehingga, disamping berdoa dan terus mempertahankan kinerjanya. \"Dulu juga TPP ini lebuh kecil dari sekarang kok, sangat kecil, sepertiga. Tapi karena sesuai dengan janji saya, ketika kinerja kita baik, TPP akan kita besarkan. /Namun karena kondisi kita seperti ini mau tidak mau ini dilakukan,\" jelasnya.(jua)