Sanksi Pecat bagi Oknum BPN Terlibat Bagian Mafia Tanah

*BPN Babel Peringati Hari Agraria dan Tata Ruang 2021 -- *Oloan Semangati Profesionalitas Pegawainya -- PANGKALPINANG - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Jumat (24/9) kemarin memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang 2021, lewat upacara bendera yang diikuti jajaran pegawai. Upacara dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini tetap berjalan khidmat meskipun diguyuri gerimis hujan. Hadir Asisten Administrasi Umum Pemprov Babel drg. Mulyono Susanto mewakil Gubernur Babel bertindak sebagai Pembina Upacara. Turut hadir pula para undangan diantaranya PT PLN (Persero) UIPW Babel, Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIII Pangkalpinang, serta Pengurus dan Anggota IPPAT Babel. Kakanwil BPN Babel, Dr. Oloan Sitorus menyampaikan, sesuai temanya \"Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional\", peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021 sangat berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya. \"UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha,\" jelasnya. Dilanjutkan Oloan, bahwa kemarin Presiden RI Joko Widodo telah menyerahkan sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Selanjutnya, kata dia, perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertifikat mendapatkan akses permodalan \"Mari kita bersarna-sarna dengan Pemerintah Daerah danstakeholder terkait untuk mendorong diberikannya access reform kepada penerima sertifikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akanmeningkatkan perekonomian masyarakat,\" ungkapnya. Di samping itu, ia juga mengajak seluruh jajarannya iku memerangi kejahatan pertanahan atau yang dikenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat. Terbukti terlibat, maka pemecatatan tindakan tegas yang akan dimbil. \"Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalarn proses hukum. Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,\" tukasnya. Lebih lanjut, kata Oloan, dalarm rangka percepatan PTSL, ia mengajak Gubemur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang marnpu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. \"Masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB. Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN,\" ucapnya. \"Semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan,\" tuturnya. Pada acara ini dilakukan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya X dan XX Tahun kepada pegawai BPN dan penyerahan sertifikat tanah wakaf sebanyak 2 bidang atas nama Yayasan Rauhdotul Mukhlasin Wassholihin dan Masjid Al Anwar, Hak Pakai atas nama Pemprov Babel sebanyak 2 bidang, Pemerintah Kota Pangkalpinang sebanyak 2 bidang dan Kementerian Agama Republik Indonesia sebanyak 1 bidang. Di samping itu, dilakukan juga bakti sosial berupa donor darah dengan mengundang petugas dari PMI Kota Pangkalpinang. (jua)