Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Babel, ikhsan mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti tuntutan kelompok cipayung plus setidaknya dalam waktu tujuh hari ke depan.
\"Kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung. Pemerintah harus segera mengambil tindakan, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri ini,\" tegas Ikhsan.
Aksi kemudian diakhiri oleh pembacaan tuntutan aksi oleh Charles, Ketua Umum PMII Babel. Delapan tuntutan Cipayung Plus Babel tersebut, di antaranya menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi distribusi pengan di setiap daerah, menuntut dan menolak kenaikan harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Lalu pihaknga mendesak Presiden mengevaluasi kenaikan PPN menjadi 11%, serta segera menyiapkan kebijakan skema pajak dan mengontrol harga agar inflasi segera terkendalikan, menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan yang masih bergantung dengan impor, menuntut pemerintah untuk memastikan manajemen ketersediaan pangan strategis yang dapat diproduksi di dalam negeri tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis, dan. enuntut pemerintah untuk mengusut mafia minyak goreng, BBM bersubsidi, serta barang komoditas rakyat lainnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Amri Cahyadi mengapresiasi aksi ini yang lahir atas keprihatinan mahasiswa atas hajat hidup masyarakat. Hanya saja, pihaknya di daerah tak bisa berbuat banyak atas tuntutan ini. Pihaknya hanya bisa meneruskan aspirasi ini untuk disampaikan ini kepada pemerintah pusat.
\"Apa yang disampaikan tersebut kewenangannya berada di pemerintah pusat terkait kebijakan pemerintah pusat, jadi akan disampaikan ke pusat. Aspirasi ini mesti kami tindaklanjuti secara nyata dan konkrit, pertama karena aspirasi untuk pemerintah pusat kami sebagai perpanjangan tangan masyarakat Babel, wajib besok mengirimkan aspirasi ke pusat kepada presiden dan DPR. Kami berharap menjadi bahan pertimbangan mereka disatukan dengan aspirasi mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia untuk dijadikan dasar kebijakan,\" harap Amri.
Di aksi kedua, masa sempat menduduki ruang paripurna DPRD Babel atas persetujuan pimpinan guna mencairkan dialog dalam aksi tersebut. Kendati demikian, jalan aksi tetap damai.
Tidak jauh beda dengan aksi sebelumnya yakni terkait kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) 11 persen, mega proyek ibu kota negara (IKN), wacana tiga periode, rezim oligarki, korupsi kolusi nepotisme dan politik dinasti.
\"Kami juga minta DPRD Babel untuk memanggil Anggota DPR-RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (Dapil) Babel, supaya dapat mendengar aksi mahasiswa,\" kata Dema IAIN SAS Babel, Okta Renaldi.
\"Karena kami melihat mereka yang duduk di pusat, tidak ada gerakan untuk masyarakat Babel dengan adanya kebijakan pusat ini, oleh sebab itu kami ingin menyampaikan hal ini langsung kepada mereka,\" terangnya.
Hanya saja, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengaku tak menyanggupi permintaan massa untuk menghadirkan enam dewan Babel yang duduk di DPR RI dan DPD RI.
\"Itu tidak mungkin, sebab tidak ada kewenangan kami untuk bisa melakukan itu,\" kata Herman Suhadi di hadapan massa.
\"Mereka berkantor di Jakarta, tidak itu saja tidak ada aturan yang mengatur hal itu, namun jika memanggil dan menghadirkan Gubenur, Wakil Gubernur serta aparat pemerintah daerah itu bisa, dan ada kewenangan kami disini,\" ujarnya.
Herman melanjutkan apabila mahasiswa menginginkan DPRD Babel memfasilitasi kapan pertemuan antara mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gebrak Babel bisa bertemu dengan Anggota DPR dan DPD-RI Dapil Babel, hal itu bisa dilakukan dengan berkirim surat terlebih dahulu.
\"Nah, jika memfasilitasi kami bisa, dan akan kami tindaklanjuti dengan berkirim surat kepada setiap Anggota DPR dan DPD-RI ini, kapan mereka bisa, sebab tugas mereka juga banyak diluar sana,\" jelas Herman Suhadi.