Gubernur Hidayat Arsani Ikuti Rapat Evaluasi APBD 2025, Realisasi Pendapatan Provinsi Babel Meningkat

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani, didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Babel Fery Afriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Ruang Video Conference Kantor Gubernur Babel, Air Itam Pangkalpinang, Rabu (24/12/2025).

BACA JUGA:Gubernur Hidayat Arsani: Jadilah Pemimpin yang Inspiratif

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, serta wali kota se-Indonesia.

Pertemuan ini bertujuan untuk memantau sekaligus mengevaluasi capaian realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi, kabupaten, dan kota menjelang akhir tahun anggaran 2025.

BACA JUGA:Tim SAR Gabungan Evakuasi Remaja Tenggelam di Muara Sungai Kurau

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah dengan capaian realisasi pendapatan yang cukup baik.

Hingga akhir tahun, realisasi pendapatan Provinsi Babel tercatat telah melampaui 80 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari sebelumnya sebesar 77,09 persen menjadi 91,01 persen, menempatkan Babel pada peringkat ke-21 secara nasional.

BACA JUGA:Tim SAR Gabungan Evakuasi Remaja Tenggelam di Muara Sungai Kurau

Secara nasional, total realisasi pendapatan seluruh daerah mencapai 88,35 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

Sedangkan realisasi belanja daerah secara akumulatif berada pada angka 75,43 persen, dengan capaian provinsi sebesar 76,8 persen, kota 75,87 persen, dan kabupaten 74,71 persen.

BACA JUGA:​Hidayat Arsani Minta Publik Beri Ruang Wagub Hellyana Selesaikan Kasus Hukum

Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di sisa waktu tahun berjalan.

Ia meminta seluruh kepala daerah dan perangkat daerah untuk segera mengatasi berbagai hambatan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa, melalui koordinasi yang lebih intensif antar perangkat daerah.

Sumber: