Komite II DPD RI Tinjau Tata Kelola Lingkungan di Babel, PT Timah Tbk Siap Bersinergi

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - PT TIMAH Tbk mendukung kunjungan Komite II DPD RI tentang Pengawasan atas pelaksanaan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung di Graha Timah Pangkalpinang, Senin (24/11/2025).

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Wisuda Sarjana dan Magister Angkatan ke-XXXV Universitas Pertiba

Kegiatan ini turut dihadiri Pimpinan Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte, Anggota Komite II DPD RI, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Kurniawan bersama Forkompinda di Bangka Belitung dan juga General Manager Operasi dan Produksi PT TIMAH Tbk, Ryan Andri.

BACA JUGA:Wako Udin Paparkan Strategi Ketenagakerjaan Adaptif 2025-2030 di Hadapan Komisi IX DPR RI

Dalam kesempatan ini, Pimpinan Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte mengatakan, kunjungan kerja ke Bangka Belitung dengan fokus utama pengawasan penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Mineral, serta Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, DPRD, pelaku usaha penambangan dan instansi terkait lainnya untuk mendengar langsung masalah lingkungan dan penambangan di daerah ini.

BACA JUGA:Wako Udin Paparkan Strategi Ketenagakerjaan Adaptif 2025-2030 di Hadapan Komisi IX DPR RI

"Dalam pengawasan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan aktivitas penambangan timah yang ada di Bangka Belitung," katanya.

Menurutnya, DPD RI memiliki fungsi legislasi yang sama dengan DPR RI, tetapi secara fundamental DPD RI mewakili pemerintah daerah secara struktural mulai dari Kepala Desa, Bupati dan Gubernur.

BACA JUGA:Tertangkap! Ini Pencuri Kabel Jembatan Emas

"Kami berharap para Kepala Desa, Bupati dan Gubernur untuk membangun komunikasi dengan DPD RI, karena sesungguhnya DPD RI itulah wakil pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.

Dan kita berharap pertemuan ini bisa memberikan dampak positif bagi tata kelola pertambangan dan lingkungan di Bangka Belitung," ucapnya.

BACA JUGA:Tertangkap! Ini Pencuri Kabel Jembatan Emas

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Kurniawan mengatakan, Bangka Belitung merupakan Provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah baik pertambangan, kelautan dan pariwisata.

Sehingga menghadapi persoalan lingkungan yang juga kompleks.

Sumber: